CIANJUR - Terkait rencana penerapan sekolah sehari penuh (full day
school) dan lima hari dalam seminggu yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak
FKDT Jawa Barat menolak rencana penerapan kebijakan ini.
Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran para pendidik Madrasah Diniyah
Taksmiliyah, karena apabila diterapkan tidak akan ada waktu bagi
anak-anak untuk mengaji.
Demikian dikemukakan Ketua Forum Komunikasi Santri Diniyah Takmiliyah,
Asep Eli Gunawan, di Cianjur, Rabu (21/12) saat menhadiri Pembukaan
Pekan Olah Raga dan Seni Santri Diniyah Tingkat Jawa Barat.
Lanjut Asep, "biasanya kegiatan belajar mengajar (Diniyah Taksmiliyah)
dilakukan setelah kegiatan sekolah di sekolah umum. Kalau sekolah lima
hari pasti anak-anak sekolahnya sampai sore, nah ngajinya kapan kalau
begitu.
Jadi, kalau bisa full day school itu tidak dilaksanakan dan jangan
lima hari sekolahnya, tetap aja seperti sekarang ini agar anak-anak
setelah sekolah bisa ke Madrasah Diniyah Taksmiliyah," ucap Asep
menyampaikan aspirasinya disela-sela pembukaan Porsadin, jelas Asep.
Asep menjelaskan, Provinsi Jawa Barat memiliki Lembaga Pendidikan
Diniyah Taksmiliyah sebanyak 25.663 lembaga dengan jumlah guru
sebanyak 124.136 orang. Sementara jumlah santrinya mencapai 1.553.989
orang atau hampir 25% dari jumlah seluruh peserta didik yang ada di
Jawa Barat.
Lembaga pendidikan Diniyah Taksmiliyah merupakan lembaga pendidikan
nonformal yang bergerak dalam kegiatan penidikam Agama Islam. Namun,
menurut Ketua DPW FKDT Jawa Barat Asep Eli Gunawan, keberadaan lembaga
pendidikan ini kurang diakui dan diperhatikan oleh pemerintah, padahal
pendidikan agama sudah ada dalam sistem pendidikan nasional.
"Namun, pada kesempatan ini yang kami rasakan, pertama pengakuan
pemerintah ini masih kurang untuk Madrasah Diniyah Taksmiliyah. Jadi
kami ini masih bagian integral dari pendidikan nasional, karena
pendidikan keagamaan ini diakui dalam sistem pendidikan nasional. Kami
ingin diperjuangkan agar kami diperlakukan adil sama dengan lembaga
pendidikan lainnya," pinta Asep.
Selain itu, Asep juga berharap, agar pemerintah bisa membantu sarana
dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar Madrasah
Diniyah Taksmiliyah. Seperti pembangunan ruang kelas baru, serta gaji
dan insentif guru yang tidak diperoleh para guru Diniyah Taksmiliyah
selama ini.
"Tapi Alhamdulillah, tadi Pak Wakil Gubernur mengatakan bahwa di Jawa
Barat ini sudah menganggarkan insentif guru Madrasah Diniyah," kata
Asep disambuat riuh peserta dan guru. (Fer)
school) dan lima hari dalam seminggu yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak
FKDT Jawa Barat menolak rencana penerapan kebijakan ini.
Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran para pendidik Madrasah Diniyah
Taksmiliyah, karena apabila diterapkan tidak akan ada waktu bagi
anak-anak untuk mengaji.
Demikian dikemukakan Ketua Forum Komunikasi Santri Diniyah Takmiliyah,
Asep Eli Gunawan, di Cianjur, Rabu (21/12) saat menhadiri Pembukaan
Pekan Olah Raga dan Seni Santri Diniyah Tingkat Jawa Barat.
Lanjut Asep, "biasanya kegiatan belajar mengajar (Diniyah Taksmiliyah)
dilakukan setelah kegiatan sekolah di sekolah umum. Kalau sekolah lima
hari pasti anak-anak sekolahnya sampai sore, nah ngajinya kapan kalau
begitu.
Jadi, kalau bisa full day school itu tidak dilaksanakan dan jangan
lima hari sekolahnya, tetap aja seperti sekarang ini agar anak-anak
setelah sekolah bisa ke Madrasah Diniyah Taksmiliyah," ucap Asep
menyampaikan aspirasinya disela-sela pembukaan Porsadin, jelas Asep.
Asep menjelaskan, Provinsi Jawa Barat memiliki Lembaga Pendidikan
Diniyah Taksmiliyah sebanyak 25.663 lembaga dengan jumlah guru
sebanyak 124.136 orang. Sementara jumlah santrinya mencapai 1.553.989
orang atau hampir 25% dari jumlah seluruh peserta didik yang ada di
Jawa Barat.
Lembaga pendidikan Diniyah Taksmiliyah merupakan lembaga pendidikan
nonformal yang bergerak dalam kegiatan penidikam Agama Islam. Namun,
menurut Ketua DPW FKDT Jawa Barat Asep Eli Gunawan, keberadaan lembaga
pendidikan ini kurang diakui dan diperhatikan oleh pemerintah, padahal
pendidikan agama sudah ada dalam sistem pendidikan nasional.
"Namun, pada kesempatan ini yang kami rasakan, pertama pengakuan
pemerintah ini masih kurang untuk Madrasah Diniyah Taksmiliyah. Jadi
kami ini masih bagian integral dari pendidikan nasional, karena
pendidikan keagamaan ini diakui dalam sistem pendidikan nasional. Kami
ingin diperjuangkan agar kami diperlakukan adil sama dengan lembaga
pendidikan lainnya," pinta Asep.
Selain itu, Asep juga berharap, agar pemerintah bisa membantu sarana
dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar Madrasah
Diniyah Taksmiliyah. Seperti pembangunan ruang kelas baru, serta gaji
dan insentif guru yang tidak diperoleh para guru Diniyah Taksmiliyah
selama ini.
"Tapi Alhamdulillah, tadi Pak Wakil Gubernur mengatakan bahwa di Jawa
Barat ini sudah menganggarkan insentif guru Madrasah Diniyah," kata
Asep disambuat riuh peserta dan guru. (Fer)