Kondisi usia kerja masyarakat Indonesia masih kurang kualitasnya bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Usia kerja di negara kita hanya 50% lulusan SD, 20% lulusan SMP, 17% lululusan SMA/SMK, dan hanya 10% - 12% lulusan perguruan tinggi.
Pemagangan Nasional ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kualitas manusia Indonesia, terutama masyarakat berusia produktif melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Diproyeksikan program Pemagangan Nasional ini mampu menyerap lebih dari 200 ribu calon tenaga kerja baru yang berkualitas.
"Secara kuantitas potensi kekuatan kita sebetulnya cukup besar. 60 persen dari penduduk Indonesia adalah anak muda. Jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk usia produktif di tahun 2040," kata Jokowi dalam sambutannya.
Indonesia mesti memanfaatkan keunggulan SDM atau bonus demografi ini dengan baik, sehingga menurut Jokowi angkatan kerja atau masyarakat usia produktif yang jumlahnya besar ini tidak menjadi pengangguran. Untuk itu, pemagangan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil.
"Untuk itu, kita harus fokus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang memungkinkan Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain," ungkap Jokowi.
Program Pemagangan Nasional ini merupakan implementasi dari MoU yang telah dilakukan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang peningkatan kompetensi SDM melalui pengembangan pelatihan vokasi secara terpadu. MoU ini diteken pada 24 April 2016 lalu.
Program magang yang berlangsung 6 hingga 1 tahun ini akan didukung oleh lima kawasan industri di Karawang dengan melibatkan 2.648 perusahaan di Jawa Barat. Diharapkan setiap perusahaan bisa menerima 100 orang pemagang, sehinga akan ada 200 ribu orang lebih yang terlibat dalam proses pemagangan yang didukung dengan sertifikasi profesi ini.
"Kita mengharapkan produktivitas dan juga daya saing dari tenaga kerja kita dapat berkecimpung tidak hanya dalam negeri namun juga di dunia internasional. Karena ujung dari pemagangan ini adalah sertifikasi profesi yang bekerjasama dengan seluruh asosiasi dan juga BNSP," ujar Ketua Kadin Rosan P Roeslani.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri ingin pemagangan ini bisa mempercepat kemampuan atau kompetensi dari angkatan kerja dalam negeri. Dengan begitu, jumlah angkatan kerja dengan pendidikan minim bisa mendapatkan self defence capacity atau alat pertahanan diri agar bisa masuk ke pasar kerja.
"Pemagangan kali ini berbeda dengan pemagangan yang umumnya kita dengar atau sering kita asosiasikan dengan magang "foto kopi dan bikin kopi". Tapi ini adalah pemagangan yang terstruktur, sistematik, terpadu. Jadi orang magang berbasis jabatan, dengan pekerjaan dan insentif yang jelas, sehingga akhir dari pemagangan ditutup dengan uji kompetensi yang menghasilkan sertifikasi profesi," papar Hanif.
Program Pemagangan Nasional ini terbagi dalam beberapa sektor. Perusahaan yang terlibat dalam Sektor Manufaktur ada 1.776 perusahaan, Sektor Retail (219), Sektor Pariwisata (200), Sektor Perbankan (12), serta Sektor Kelautan dan Perikanan (441).
Jokowi: Jumlah Tenaga Kerja Tiongkok di Indonesia 21 Ribu Orang
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi pun menanggapi isu mengenai jutaan tenaga kerja asal Tiongkok yang membanjiri Indonesia. Jokowi mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja Tiongkok yang ada di Indonesia sangat kecil, yakni hanya 21 ribu orang. Pemerintah pun akan menindak dengan tegas tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
"Katanya tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia ada 10 juta, 20 juta. Itu yang ngitung kapan? Hitungan kita jumlah tenaga kerja dari Tiongkok itu 21 ribu, sangat kecil sekali. Jangan ditambahin nol terlalu banyak," tukas Jokowi.
Jokowi mengatakan jumlah tenaga kerja kita yang ada di beberapa negara jauh lebih besar. Seperti di Malaysia jumlah TKI mencapai lebih dari 2 juta, Arab Saudi (lebih dari 1 juta), Hong Kong (153 ribu), dan Taiwan (200 ribu).
"Logikanya ga mungkin lah tenaga kerja dari luar masuk banyak, karena gaji mereka disana lebih gede dari kita. Gaji kita disini lebih rendah daripada disana (luar negeri), tapi tahun demi tahun kita akan bisa meningkatakan (gaji tenaga kerja) kalau perkembangan ekonomi kita semakin baik," tutur Jokowi.
"10 juta itu turis yang kita harapkan dari Tiongkok bisa masuk ke Indonesia. Karena itu jadi rebutan negara-negara lain. Jadi itu urusannya urusan turis bukan tenaga kerja. Mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil kan ga mungkin, logika ini yang harus saya sampaikan agar rumor itu ga berkembang kemana-mana," pungkas Jokowi.
