LENTERAJABAR. COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia serentak di 19 Kota Indonesia mengelar aksi bela rakyat 121.
Salah satu titik berunjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) koorwil Jawa Barat melakukan hal yang sama .
Aksi ini dengan tuntutan Pemerintah harus mampu menurunkan harga komodtas kebutuhan masyarakat. Mereka menilai, program Pemerintah saat ini yaitu kenaikan tarif administrasi STNK, kenaikan tarif listrik, merugikan masyarakat kelas bawah.
“Isunya sama, mengenai serampangan Pemerintah dalam mengelola Negara, mulai dari STNK, rakyat diajak tebak – tebakan siapa yang memutuskan kebijakan ini. Lalu komoditas yang naik hingga tiga kali lipat dan ini kurang wajar,” kata Koorwil BEM SI Jawa Barat, Fauzi di Gedung Sate jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (12/1/2017).
Menurutnya, program Pemerintah yang dicanangkan hingga saat ini semakin merugikan masyarakat. Terlebih mempengaruhi perekonomian masyarakat yang semakin sulit. “Mempengaruhi daya beli, masyarakat diresahkan ole harga komoditas,” katanya.
Pemerintah, dalam orasinya harus menunjukan fenomena tak elok ditengah kondisi sulit saat ini. Bahkan, fenomena saling lempar terkait kenaikan harga administrasi STNK sangat disayangkan ditunjukan Pemerintah. “Tidak saling lempar, tidak saling tuduh,” terangnya.
Dalam orasinya, BEM SI menyerukan agar perbaikan ekonomi di tingkat hulu agar dilakukan secara maksimal meski terkendala dengan produksi. Menurutnya, hal tersebut tetap harus dijalankan karena masyarakat dengan program Presiden Jokowi saat ini, menjadi imbas dan korban.
“Stabilkan kembali harga komoditas meski mengalami kelangkaan, namun ini merupakan hal kurang wajar dan masyarakat siap untuk kenaikan harga yang begitu tinggi,” katanya. ( Fr/Ad)
Salah satu titik berunjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) koorwil Jawa Barat melakukan hal yang sama .
Aksi ini dengan tuntutan Pemerintah harus mampu menurunkan harga komodtas kebutuhan masyarakat. Mereka menilai, program Pemerintah saat ini yaitu kenaikan tarif administrasi STNK, kenaikan tarif listrik, merugikan masyarakat kelas bawah.
“Isunya sama, mengenai serampangan Pemerintah dalam mengelola Negara, mulai dari STNK, rakyat diajak tebak – tebakan siapa yang memutuskan kebijakan ini. Lalu komoditas yang naik hingga tiga kali lipat dan ini kurang wajar,” kata Koorwil BEM SI Jawa Barat, Fauzi di Gedung Sate jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (12/1/2017).
Menurutnya, program Pemerintah yang dicanangkan hingga saat ini semakin merugikan masyarakat. Terlebih mempengaruhi perekonomian masyarakat yang semakin sulit. “Mempengaruhi daya beli, masyarakat diresahkan ole harga komoditas,” katanya.
Pemerintah, dalam orasinya harus menunjukan fenomena tak elok ditengah kondisi sulit saat ini. Bahkan, fenomena saling lempar terkait kenaikan harga administrasi STNK sangat disayangkan ditunjukan Pemerintah. “Tidak saling lempar, tidak saling tuduh,” terangnya.
Dalam orasinya, BEM SI menyerukan agar perbaikan ekonomi di tingkat hulu agar dilakukan secara maksimal meski terkendala dengan produksi. Menurutnya, hal tersebut tetap harus dijalankan karena masyarakat dengan program Presiden Jokowi saat ini, menjadi imbas dan korban.
“Stabilkan kembali harga komoditas meski mengalami kelangkaan, namun ini merupakan hal kurang wajar dan masyarakat siap untuk kenaikan harga yang begitu tinggi,” katanya. ( Fr/Ad)