Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi alih kelola kewenangan SMA/SMK dari 27 kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi yang berlaku mulai 1 Januari 2017 lalu.
Menurut Ahmad Hadadi, seluruh kepsek SMA SMK se-Jawa Barat dikumpulkan untuk diberikan pengarahan. Intinya kita ingin mensosialisasikan tentang alih kelola ini," katanya kepada wartawan di Gedung Sate Bandung jalan Diponegoro no 22 Kota Bandung.
Lebih lanjut Dia mengatakan, dengan adanya alih kelola sekitar 28 ribu guru SMA/SMK tersebut maka segala regulasi tentang pendidikan menengah atas (SMA dan SMK) berada di tangan Pemerintah Provinsi.
"Jadi soal regulasi, gaji, keuangan, aset-aset yang sebelumnya berada di bawah kabupten/kota itu semuanya akan ada di provinsi," kata Hadadi.
Seperti diketahui, mulai tahun 2017 SMA/SMK Negeri di 27 Kabupaten/Kota di Jabar akan diambil alih kewenangannya oleh pemerintah provinsi sehingga Dengan begitu, Pemprov Jabar akan memiliki tambahan PNS Guru sebanyak 28 ribu orang.
"Untuk pengalihan kewenangan ini berakibat 28 ribu PNS pindah ke Provinsi, ini jadi 2 kali lipat lebih kan, PNS Jabar kan asalnya 13.400 orang sekarang ditambah 28 ribu jadi 41.400 orang," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), beberapa waktu lalu.
Menurut Aher penambahan ini cukup menguras anggaran sebab anggaran yang turun dari pemerintah pusat hanya DAU untuk gaji nya saja.
"Jadi kami kan mereka selain gaji butuh tunjangan, ada untuk operasional juga, kita kan harus membuat kantor-kantor baru, nanti akan dibangun tujuh UPTD," kata dia.
Akan tetapi, Gubernur Jawa Barat optimistis dengan pengalihan kewenangan SMA/ SMK ke Provinsi pendidikan di Jawa Barat akan semakin membaik.(Fr/Hj)
