Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana menambah besaran modal dasar untuk BUMD PT Jasa Sarana sebesar Rp 2 triliun. Namun untuk merealisasikan penambahan modal dasar tersebut, perlu terlebih dahulu untuk mengubah peraturan daerah (Perda) tentang PT Jasa Sarana.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan sebelum penambahan modal dilakukan, terlebih dahulu perda tentang PT Jasa Sarana harus diubah. Pasalnya, dalam perda lama, kewajiban modal dasar Pemprov Jabar untuk penyertaan modal hanya sebesar Rp 1 triliun.
Lebih lanjut dikatakan politisi dari PDIP ini,sekarang perdanya tengah direvisi agar modal dasar Jasa Sarana menjadi Rp2 triliun,jelas wakil rakyat daerah pemilihan Subang-Majalengka-Sumedang ini kepada wartawn di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no 27 kota Bandung, Senin (23/1/2017).
Menurut Dia, rencana penambahan modal dasar BUMD PT Jasa Sarana itu, akan dibahas secara serius dan ketat oleh DPRD Jabar melalui pembentukan panitia khusus (pansus) yang sudah berjalan sejak akhir 2016 lalu.
Diakui Ineu, penambahan modal PT Jasa Sarana ini, berkaitan dengan rencana BUMD PT Jasa Sarana untuk menjadi pemenang tender proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Bergabungnya PT Jasa Sarana dalam konsorsium PT CMNP, PT Waskita Karya Toll Road dan PT Pembangunan Perumahan (PP) serta PT Brantas Adipraya, sambung Ineu, memang harus didukung finansial yang kuat. Oleh karena itu, menurutnya, perda induk pembentukan BUMD ini akan lebih memperkuat arah bisnis BUMD milik Pemprov Jabar tersebut."Sekarang fokusnya Cisumdawu dulu," katanya.
Ditambahkan Ineu pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini menjadi prioritas. Oleh karena itu harus dilakukan percepatan pembangunan. Sebab, selain untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jatinangor dan Tanjungsari, Sumedang, jalan tol ini pun menjadi salah satu akses utama menuju Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Tol Cisumdawu kan menghubungkan Bandung dengan BIJB. Kami khawatir BIJB selesai, ini (tol) tidak. Padahal targetnya kan 2018 selesai,pungkas mantan Sekretaris Komisi IV yang membidangi pembangunan ini.(Fr/Hj)
