LENTERAJABAR. COM - Kota Bandung terpilih jadi pilot project kota dengan sertifikasi tanah terbanyak di Indoensia.
Demikian hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto di Bandung kemarin Senin (09/01).
Menurut Yossi, Kota Bandung dijadikan percontohan sertifikasi merupakan kehormatan dari pemerintah pusat.Penggurusan pembuatan sertifikasi gratis karena biaya ditanggung APBN dan APBD.
Lanjut Yossi awalnya Kota Bandung mendapat kuota sebanyak 12.500 untuk administrasi sertifikat dengan rincian 7.500 sertipikat ditanggung APBN dan. 5.00 dibebankan ke APBD Kota Bandung.
Yossi mengatakan, ternyata Kota Bandung dijadikan pilot project, jadi lahan di Kota Bandung harus bersertifikat semua. Setelah diidata 93 ribu lahan belum besertifikat. Untuk tambahan kuota ini, dibutuhkan biaya sekitar Rp 16 miliar dan akan diusulkan ke DPRD agar dialokaskan.
Ditambahkannya pengalokasian dana Rp 16 miliar jangan sampai tiidak terserap karena masyarakat tidak respon dengam program sertipikasi. Agar program sertpikasi berhasil Yossi minta Lurah dan Camat menyisir dan mendata rumah warga yang belum bersertipikat,tutur manatan alumni APDN ini.
"Camat dan lurah, agar mensosialisasikan ,begitui juga warga yang belum punya sertifikat agar mendaftar ke kantor lurah dan camat," pinta Yossi.
Menurut Yossi, pemohon sertifikasi akan didtangi tim verifikasi sebelum pecetakan sertipikat.(Hj/Ad)
Menurut Yossi, Kota Bandung dijadikan percontohan sertifikasi merupakan kehormatan dari pemerintah pusat.Penggurusan pembuatan sertifikasi gratis karena biaya ditanggung APBN dan APBD.
Lanjut Yossi awalnya Kota Bandung mendapat kuota sebanyak 12.500 untuk administrasi sertifikat dengan rincian 7.500 sertipikat ditanggung APBN dan. 5.00 dibebankan ke APBD Kota Bandung.
Yossi mengatakan, ternyata Kota Bandung dijadikan pilot project, jadi lahan di Kota Bandung harus bersertifikat semua. Setelah diidata 93 ribu lahan belum besertifikat. Untuk tambahan kuota ini, dibutuhkan biaya sekitar Rp 16 miliar dan akan diusulkan ke DPRD agar dialokaskan.
Ditambahkannya pengalokasian dana Rp 16 miliar jangan sampai tiidak terserap karena masyarakat tidak respon dengam program sertipikasi. Agar program sertpikasi berhasil Yossi minta Lurah dan Camat menyisir dan mendata rumah warga yang belum bersertipikat,tutur manatan alumni APDN ini.
"Camat dan lurah, agar mensosialisasikan ,begitui juga warga yang belum punya sertifikat agar mendaftar ke kantor lurah dan camat," pinta Yossi.
Menurut Yossi, pemohon sertifikasi akan didtangi tim verifikasi sebelum pecetakan sertipikat.(Hj/Ad)
