LENTERAJABAR.COM - Program Pengasuhan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PPABM) di luncurkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat ke Sembilan Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Karawang, dan Subang
Demikian hal tersebut dikatakan Ketua P2TP2A Netty Prasetyani Heryawan . "Daerah tersebut adalah kantong buruh migran di Jabar," kata peraih gelar Doktor dari Unpad yang mengambil persoalan tenaga kerja wanita ini kepada pada wartawan. Kamis (12/1/2017).
Dia menjelaskan pihaknya akan melakukan pelatihan kepada para kepala desa, juga para motivator ketahanan keluarganya untuk melakukan penjangkauan terhadap anak-anak pada situasi kerentanan. Ia menilai berdasarkan survey seserhana menunjukan bahwa anak-anak yang bermasalah dirumah, adalah anak-anak yang berpotensi menjadi korban atau pelaku kriminalitas.
"Jadi itu yang akan kami tangani terlebih dahulu, juga menjawab amanat uud no 9 tahun 2013 tentang perlindungan TKI Jabar, salah satu pasalnya menyebutkan pengasuhan dan perlindungan anak buruh migran menjadi tanggung jawab masyarakat, nah itu jawabannya dengan konsep yang sedang kita implementasikan," jelasnya.
Sementara itu ia mengakui telah melakukan uji coba di kota bandung, di kawasan citepus sejak 2012 sampai 2016. Dari sana menurut dia ada penurunan kecendrungan anak tinggal di jalan.
"Kan ada anak yang diantar orang tuanya ke lampu merah pasteur, sekarang sudah mengalami penurunan. Tapi itu hanya di satu kawasan, nah itu yang menjadi modal kami menggagas konsep ppabm," ujarnya.
Sehingga setelah dilakukan uji publik, juga sudah di uji oleh para guru besar, sosiolog, psikolog dari universitas negeri di Jabar. Oleh karenanya setelah menjalani proses tersebut, ia menilai program ini telah siap masuk ketahap implementasi di sembilan Kabupaten.
Namun sebelum ketahap penerapan total lanjutnya, pihaknya akan melakukan pelatihan pada kader Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) di sembilan Kabupaten tersebut. Selain Kader Motekar pihaknya juga akan melakukan pelatihan kepada para kepala desa di sembilan kabupaten tersebut, gunanya agar para kepala desa dapat mengetahui delik-delik kekerasan terhadap anak, sehingga tidak lagi terhambat penanganan kasus terhadap anak hanya karena perangkat desa tidak mengetahui atau bahkan terjadi pembiaran karena dianggap hal yang lumrah.
"Nah itu dimulai dengan melatih motivator ketahanan keluarganya di sembilan kabupaten, dan untuk kepala desanya insyaallah dalam waktu dekat, akan dikumpulkan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa," pungkasnya.( Fr/Hj )