Notification

×

Iklan

Iklan

Walikota Bandung : 3 Startegis Prioritas Kota Bandung Tahun 2017

Selasa, 31 Januari 2017 | 11:14 WIB Last Updated 2017-01-31T04:17:46Z
BANDUNG,LENTERAJABAR. COM - Walikota Bandung, Ridwan Kamil menekankan ada tiga isu strategis prioritas yaitu  Pendidikan, Kemiskinan, beserta kemacetan menjadi garapan  utama yang harus ditingkatkan di tahun 2017 ini.

Lebih lanjut dikatakan Kang Emil sapaan akrab pria berkacamata ini,yang harus kembali ditingkatkan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 merupakan persoalan mendasar bagi warga masyarakat.
Menurutnya ,pendidikan, Kemiskinan, beserta kemacetan menjadi skala  utama yang harus digenjot tutur Walikota, pada Rapat Pembahasan IKU (Indikator Kinerja Utama atau KPI (Key Performance Indikator) di Balai Kota Bandung Jalan Wastukancana no 2, Senin (30/1/2017).
Menurut Emil , kemiskinan dapat ditanggulangi pemerintah dengan cara mengetahui klasifikasi jenis kemiskinan diantaranya,  dibawah garis kemiskinan, miskin dan rawan miskin.
"Target utama penanggulangan kemiskinan adalah yang berada dibawah garis kemiskinan, kita harus bisa mengetahui warga yang berada dibawah garis kemiskinan" ucapnya.
Walikota mengatakan, Program Kredit Melati yang sebelumnya diusung Pemkot Bandung harus kembali mempunyai target,  program warung bersubsidi serta program "Family For Family" pun harus tersosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat mampu,jelasnya.
Ditambahkannya untuk kredit melati di tahun 2017 ini kita harus punya 30.000 debitur, target warung bersubsidi yang tidak terpenuhi di tahun lalu berupa warung bersubsidi per satu kecamatan ini harus ditingkatkan menjadi 2 warung per kecamatan selain itu program family for family harus tersosialisasi" tegas Emil .  
Sementara untuk isu kemacetan menurut Walikota, pihaknya telah melakukan prioritas dengan beberapa pembangunan infrastruktur jembatan layang, perbaikan jalan serta penegakan hukum bagi sejumlah pelanggaran yang mengakibatkan kemacetan.  
"Jadi jangan hanya perbaikan dan penambahan infrastruktur saja, parkir liar, PKL liar itu harus diterbitkan pula," pungkasnya. (Am/Hj)
×
Berita Terbaru Update