Lebih lanjut dikatakan Yossi,Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mencatat, dari Rp 23 triliun aset milik Pemkot Bandung ada sekitar Rp 11,7 triliun yang administrasinya belum terlengkapi.
"Kita ingin segera 2017 itu WTP dan syarat itu ditata kelola aset. Alhamdulillah dari 11,7 triliun itu 96 persen sudah terdata, sudah terverifikasikan," kata Yossi di Jalan Citarum Kota Bandung, Senin (9/1/2017).
Menurut ia, pihaknya telah melakukan verifikasi kesejumlah aset Pemkot Bandung dengan menggandeng para lurah di kewilayahan. Ia pun mengaku turun langsung guna memastikan proses berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Selain hal itu, Yossi menyebut bahwa dalam proses ini pihaknya bakal dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung yang sekarang ini tengah gencar mengajak masyarakat untuk mensertifikasikan tanah mereka.
Ditambahkannya berdasarkan catatan dari BPN, dari 540.123 bidang di Kota Bandung baru 447.746 bidang tanah yang sudah terdaftar. Sementara ada 92.377 bidang tanah belum memiliki sertifikat, jelasnya.
Guna mendorong percepatan proses, Pemkot Bandung bakal memberikan subdisidi pembuatan sertifikat tanah. Sekarang ini, dituturkan ia, biaya yang dikenakan dalam proses pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp 209.000. "Tapi karena disubsidi pemerintah, jadi biayanya gratis,"terangnya.
Oleh karenanya, ia mengimbau kepada warga masyarakat agar segera mensertifikatkan tanahnya. Masyarakat hanya perlu membawa bukti kepemilikan tanah, baik berupa akta jual beli atau bukti warisan.
Yossi mengklaim, metode tersebut diapresiasi langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Hal ini menjadikan Kota Bandung ditunjuk sebagai kota percontohan bagi pelengkapan sertifikat tanah.
"Presiden ingin ada percontohan. Ada satu wilayah yang lengkap dan Kota Bandung ditunjuk sebagai kota lengkap," pungkasnya. (Hj/ Ad)
Selain hal itu, Yossi menyebut bahwa dalam proses ini pihaknya bakal dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung yang sekarang ini tengah gencar mengajak masyarakat untuk mensertifikasikan tanah mereka.
Ditambahkannya berdasarkan catatan dari BPN, dari 540.123 bidang di Kota Bandung baru 447.746 bidang tanah yang sudah terdaftar. Sementara ada 92.377 bidang tanah belum memiliki sertifikat, jelasnya.
Guna mendorong percepatan proses, Pemkot Bandung bakal memberikan subdisidi pembuatan sertifikat tanah. Sekarang ini, dituturkan ia, biaya yang dikenakan dalam proses pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp 209.000. "Tapi karena disubsidi pemerintah, jadi biayanya gratis,"terangnya.
Oleh karenanya, ia mengimbau kepada warga masyarakat agar segera mensertifikatkan tanahnya. Masyarakat hanya perlu membawa bukti kepemilikan tanah, baik berupa akta jual beli atau bukti warisan.
Yossi mengklaim, metode tersebut diapresiasi langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Hal ini menjadikan Kota Bandung ditunjuk sebagai kota percontohan bagi pelengkapan sertifikat tanah.
"Presiden ingin ada percontohan. Ada satu wilayah yang lengkap dan Kota Bandung ditunjuk sebagai kota lengkap," pungkasnya. (Hj/ Ad)
