“Apabila kita tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah disepakati maka kita terancam terkena sanksi. Sudah lampu kuning,” jelas Ecky kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14/2/2017).
Lanjutnya secara definisi, AEOI adalah kerjasama antara 139 negara (per 17 Januari 2017) yang tergabung dalam Global Forum untuk saling membuka data finansial di negaranya masing-masing. Untuk memenuhi persyaratan dalam AEOI itu, tambah Ecky, Indonesia memiliki tenggat waktu hingga 30 Juni 2017.
Menurut Ecky beberapa persyaratan itu seperti kesiapan regulasi dan institusi. Jika tidak maka Indonesia terkena sanksi seperti yang sudah disusun oleh Global Forum dalam Defensive Measures.
“Sejumlah revisi regulasi mutlak dibutuhkan untuk memenuhi Common Reporting Standard yang sudah ditetapkan, seperti revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perbankan Syariah”papar Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Ditambahkannya, DPR hingga saat ini terus membahas revisi UU KUP dan UU Perbankan, dimana keduanya sudah dimasukan dalam prioritas prolegnas 2017, akan tetapi DPR masih menunggu revisi dua UU lainnya dari Pemerintah,” ujar wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.
Ecky menjelaskan dampak dari keterlambatan pemenuhan persyaratan tidaklah kecil. Setidaknya terdapat dua dampak utama, yaitu pertama sanksi berupa penurunan rating oleh Global Forum, kedua opportunity loss dari kehilangan potensi perpajakan apabila Indonesia terlambat ikut serta dalam AEOI.
“Pemerintah perlu segera mempersiapkan hal ini, mengingat kebijakan tax amnesty ternyata tidak cukup optimal dalam menarik dana Indonesia yang berada di luar. AEOI dapat menjadi senjata ampuh Pemerintah untuk memulangkan dana WNI di luar negeri yang diperkirakan mencapai Rp 4000 Triliun dan sebagiannya patut diduga merupakan illicit fund (dana ilegal),” pungkas Ecky.(Fr/R)
