BANDUNG,LENTERAJABAR. COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat berharap seluruh kabupaten/kota bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan,"Kami punya target seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat bisa meraih opini WTP. Saya lihat kawan-kawan di sini cukup agresif, Ini menandakan adanya komitmen kita bersama dari pemda maupun BPK,"tutur politisi dari PDIP ini kepada wartawan di Bandung, Senin(6/7/2017).
Menurut Ineu,dengan adanya penyesuaian susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Pemprov Jawa Barat dan alih kelola SMA/SMK negeri dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 1 Januari 2017 menjadi tantangan baru bagi eksekutif dan legislatif,jelas legislator dari daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.
Lebih lanjut dikatakannya,"Kami mohon dukungan dari kabupaten/kota terkait alih kelola SMA/SMK negeri. Cukup memakan biaya yang tinggi, Ini yang kemudian kami harus melakukan kajian mendalam dengan eksekutif,"ujarnya.
Walaupun Pemprov Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK tapi masih ada catatan-catatan yang harus dibereskan.
"Catatan dari hasil I 2014/2015 dari BPK, masih ada soal aset. Ada catatan yang masih berulang jangan sampai beberapa catatan ini tahun sebelumnya terulang kembali," kata Ineu.
Prestasi opini WTP dari BPK tersebut, lanjut Ineu, diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat agar bisa juga meraih opini WTP dari BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II Tahun 2016 Tahap II, menyusul penyerahan LHP Kinerja dan PDTT pada 11 Pemda yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Jumat (16/12) lalu.
Pada kesempatan kali ini,senin(6/2), LHP yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas Manajemen Aset Tahun 2014 sampai dengan 2015 pada Pemprov Jabar, LHP Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 sampai dengan 2016 (Semester I) pada Pemprov Jabar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Indramayu, serta Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah pada Pemprov Jabar, Pemkot Bogor, Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Purwakarta, Pemkab Subang, Pemkab Kuningan, dan Pemkab Majalengka.(Fr/Ra)
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan,"Kami punya target seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat bisa meraih opini WTP. Saya lihat kawan-kawan di sini cukup agresif, Ini menandakan adanya komitmen kita bersama dari pemda maupun BPK,"tutur politisi dari PDIP ini kepada wartawan di Bandung, Senin(6/7/2017).
Menurut Ineu,dengan adanya penyesuaian susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Pemprov Jawa Barat dan alih kelola SMA/SMK negeri dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 1 Januari 2017 menjadi tantangan baru bagi eksekutif dan legislatif,jelas legislator dari daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.
Lebih lanjut dikatakannya,"Kami mohon dukungan dari kabupaten/kota terkait alih kelola SMA/SMK negeri. Cukup memakan biaya yang tinggi, Ini yang kemudian kami harus melakukan kajian mendalam dengan eksekutif,"ujarnya.
Walaupun Pemprov Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK tapi masih ada catatan-catatan yang harus dibereskan.
"Catatan dari hasil I 2014/2015 dari BPK, masih ada soal aset. Ada catatan yang masih berulang jangan sampai beberapa catatan ini tahun sebelumnya terulang kembali," kata Ineu.
Prestasi opini WTP dari BPK tersebut, lanjut Ineu, diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat agar bisa juga meraih opini WTP dari BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II Tahun 2016 Tahap II, menyusul penyerahan LHP Kinerja dan PDTT pada 11 Pemda yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Jumat (16/12) lalu.
Pada kesempatan kali ini,senin(6/2), LHP yang diserahkan terdiri dari LHP Kinerja atas Manajemen Aset Tahun 2014 sampai dengan 2015 pada Pemprov Jabar, LHP Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 sampai dengan 2016 (Semester I) pada Pemprov Jabar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Indramayu, serta Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah pada Pemprov Jabar, Pemkot Bogor, Pemkab Bandung, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Purwakarta, Pemkab Subang, Pemkab Kuningan, dan Pemkab Majalengka.(Fr/Ra)
