Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan menerapkan sistem pertukaran informasi keuangan dan pajak bersama negara lain, diharapkan akan ada reformasi sistem keuangan RI, terutama perbaikan sistem informasi perpajakan.
"Ini jelas momentum untuk membangun database, untuk bangun sistem administrasi perpajakan yang lebih komprehensif, lebih integratif dan juga lebih kuat, yang selanjutnya lebih bermanfaat dalam peningkatan tax ratio kita, mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak," katanya ketika membuka rapat terbatas mengenai sistem pertukaran informasi keuangan dan pajak di Kantor Presiden, Rabu( 22/2/ 2017).
Jokowi kemudian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyiapkan regulasi yang bisa menopang penerapan sistem pertukaran informasi tersebut.
Jokowi mengatakan, ke depan pemerintah harus berupaya meningkatkan tax ratio agar bisa membiayai program-program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan. "Saya hanya menekankan agar (regulasi-regulasi tersebut) tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan menyulitkan pelaksanaannya," ujar dia.
Dalam ratas juga akan dibahas agenda persiapan pemerintah RI menyambut pertemuan IMF-World Bank pada tahun yang sama dengan penerapan Sistem Pertukaran Informasi antara negara, yakni 2018. Dalam pertemuan IMF-World Bank, Indonesia yang akan jadi tuan rumahnya.
Menurutnya, pertemuan IMF-World Bank bisa menjadi momentum untuk menunjukkan kepada negara lain bahwa perekonomian RI masih bisa tumbuh dengan baik di tengah-tengah melambatnya perekonomian dunia. "(Pertemuan IMF-World Bank) Kita gunakan untuk menunjukkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, sekaligus sebagai ajang promosi di investasi, perdagangan, pariwisata," tuturnya kepada para menteri yang hadir dalam ratas.(Fr/Rs)
