CIANJUR,LENTERAJABAR. COM - Anggota DPRD Provinsi Jabar, mendorong Jalur Puncak II sebagai solusi kemacetan di Jalur Puncak-Cianjur, segera direalisasikan, bahkan wakil rakyat berjanji akan berkoordinasi dengan Pemkab Bogor dan kementerian terkait kendala yang terjadi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ade Barkah Surahman, di Cianjur, Jumat, mengatakan pembangunan Jalur puncak II, sudah menjadi judul pembahasan untuk segera dibangun, namun hingga saat ini belum terlaksana karena terganjal masalah seperti pembebasan lahan di kawasan Bogor dan aturan serta birokrasi di tingkat pusat.
"Kedatangan kami ke Cianjur, bersama 30 orang anggota DPRD Propinsi Jabar, untuk meninjau langsung kesiapan lokasi dan mencari solusi atas permasalahan yang menghambat terealisasinya jalur Puncak II karena rencananya sudah bertahun-tahun yang lalu,"
katanya. Dia menjelaskan, keberadaan jalur puncak II akan mendorong roda perekonomian Cianjur dari berbagai sektor termasuk pariwisata. Bahkan keberadaan jalur tersebut, akan lebih mendekatkan akses dari pusat ke daerah lebih lancar, tidak seperti saat ini dimana kemacetan terus terjadi sehingga waktu perjalanan menjadi lama.
"Kami DPRD Propinsi Jabar, akan terus mendorong terealisasinya jalur tersebut. Pasalnya sejak dibangunnya tol Cipularang dan parahnya antrean menuju Cianjur dari Bogor, setiap akhir pekan, membuat angka kunjungan berkurang dan roda perekonomian di kawasan wisata Cipanas, terus menurun," katanya. Untuk memperlancar dibangunnya jalur tersebut, DPRD Propinsi Jabar, akan mendatangi Pemkab Bogor, terkait kendala pemerintah daerah tersebut dalam melakukan pembebasan lahan.
"Kami datangi langsung untuk mengetahui akar masalahnya dimana. Kalau sudah selesai, Pemkab Cianjur, Bogor dan Pemprov Jabar, akan datang langsung ke kementerian agar segera direalisasikan," katanya. Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, mengatakan, dalam pembangunan jalur puncak II, pihaknya mengharapkan kehadiran anggota dewan untuk membantu membuka komunikasi dengan propinsi dan pusat. Sehingga ketika kendala terjadi antar daerah dapat segera dicarikan solusi yang terbaik.
"Selama ini banyak kepentingan, Cianjur ngotot jalur Puncak II segera direalisasikan, sedangkan Bogor tidak mendukung karena ada beberapa alasan sehingga tidak kunjung terealisasi karena pembebasan di wilayah Bogor mencapai 50 kilometer, sedangkan Cianjur hanya 22 kilometer," katanya.
Dia menambahkan, Pemkab Cianjur sudah siap dari segala aspek, mulai dari pembebasan lahan hingga komunikasi dengan warga, bahkan Cianjur, telah menyiapkan dana puluhan miliar agar jalur tersebut segera dibangun.
"Kalau sudah ada kesepakatan bersama dengan Pemkab Bogor dan regulasi dari pusat, Cianjur akan mencairkan dana untuk pembangunan karena pembebasan lahan sudah sejak lama dilakukan termasuk pelebaran jembatan. Saat ini, pemkab tengah mengkaji potensi investasi di jalur tersebut," katanya.(Fr/Rh)
