BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyatakan pihaknya masih melakukan proses verifikasi terkait data jumlah guru honorer SMA/SMK di Jawa Barat. Akibat masih dilakukannya proses verifikasi data, guru honorer belum menerima gaji sejak bulan Januari lalu.
Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi proses verifikasi tersebut merupakan langkah untuk menentukan jumlah guru honorer yang kini menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar pasca alih kelola SMA/SMK ke Provinsi.
Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi proses verifikasi tersebut merupakan langkah untuk menentukan jumlah guru honorer yang kini menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar pasca alih kelola SMA/SMK ke Provinsi.
Hadadi mengklaim, saat ini verifikasi guru honorer sudah sampai pada tahap akhir yaitu tahap print out. Kata dia jika semua data sudah di print out langkah selanjutnya tinggal menunggu tanda tangan Gubernur.
"Udah finalisasi, prosesnya lama, karena kita melakukan verifikasi sebanyak sekitar 21.000 guru honorer dan tenaga kependidikan di seluruh Jawa barat, namun sekarang dalam proses tahap terakhir, mungkin pekan depan bisa selesai," kata Ahmad Hadadi,pada wartawan Rabu (22/3/2017).
Akibatnya, kata Hadadi, gaji honorer guru dan tenaga kependidikan belum bisa dibayarkan sejak Januari hingga Maret karena masih harus menunggu perampungan verifikasi data yang harus disetujui oleh Gubernur sebagai syarat pencairan anggaran gaji guru honorer yang dianggarkan oleh APBD Provinsi Jawa Barat.
Akibatnya, kata Hadadi, gaji honorer guru dan tenaga kependidikan belum bisa dibayarkan sejak Januari hingga Maret karena masih harus menunggu perampungan verifikasi data yang harus disetujui oleh Gubernur sebagai syarat pencairan anggaran gaji guru honorer yang dianggarkan oleh APBD Provinsi Jawa Barat.
"Kalau pekan depan semua sudah selesai kemungkinan pada April mendatang gaji sudah bisa diberikan kepada honorer guru dan tenaga kependidikan dari gaji bulan Januari, Febuari, Maret berikut April. Jadi istilahnya gaji di rapel, karena dana untuk membayar gaji honorer sudah siap," ujar Hadadi.
Sementara itu untuk besaran gaji, akan dibayar sesuai dengan jam pelajaran, dengan besaran Rp 85.000/ jam, dengan rata-rata mengajar 24 jam perbulan, maka akan didapat penghasilan guru honorer sekitar Rp2.000.000 perbulan. Namun, Hadadi tidak menampik setiap guru honorer akan mendapat jatah jam pelajaran berbeda-beda tergantung pada jadwal dan keputusan sekolah.
"Jumlah gaji setiap honor tidak akan sama, satu sama lain pasti berbeda-beda, idealnya dalam satu bulan mengajar guru sebanyak 24 jam," ujar dia.
Untuk itu Hadadi mengimbau kepada guru honorer agar bersabar, ia memastikan anggaran sudah siap untuk dibayarkan, tinggal menunggu verifikasi dan persetujuan Gubernur setelah itu gaji siap dicairkan."Jangan khawatir kita akan membayar gaji sekaligus sebanyak tiga bulan,"tuturnya.
Namun ketika disinggung mengenai kemungkinan guru honorer yang tidak terverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menyatakan hal tersebut tergantung pada sekolah masing-masing yang mengajukan.
Sehingga lanjut Hadadi, pihaknya hanya menerima ajuan dari kepala sekolah, tidak menentukan nama yang harus diverifikasi."Bukan kami yang menentukan tapi kepala sekolah, ada yang diajukan ke kami ada juga yang tidak, karena berbagai alasan, yang tidak diajukan mungkin kinerja guru tersebut kurang bagus," kata Hadadi.
Kemudian untuk kriteria guru honorer yang diverifikasi tambah Hadadi, adalah honorer yang tidak masuk pada honorer kategori satu dan honorer kategori dua, kemudian mereka mengajar di sekolah setingkat SMA/SMK.
"Kalau yang kategori satu itu sudah diangkat seluruh menjadi PNS dan yang kategori dua baru sebagian saja yang diangkat menjadi PNS beberap tahun lalu," kata Hadadi.
Hadadi memastikan bagi guru honorer yang tidak diajukan untuk diverifikasi oleh sekolah ke dinas pendidikan provinsi Jabar akan mendapatkan kesempatan yang sama walaupun besaran gaji berbeda. Gaji tersebut nantinya bersumber dari bantuan pemrintah pusat kepada sekolah yang peruntukannya sebagai operasional sekolah sehingga bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer.
"Saya harap semua guru dan tenaga kependidikan honorer bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing karena pemeritah baik provinsi dan pusat memikirkan untuk hak para guru dan tenaga kependidikan," imbuhnya.(Red/Rdk)
"Saya harap semua guru dan tenaga kependidikan honorer bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing karena pemeritah baik provinsi dan pusat memikirkan untuk hak para guru dan tenaga kependidikan," imbuhnya.(Red/Rdk)
