BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 menjadi ukuran atau parameter ketercapaian program kerja dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2016 yang baru sdaja dilaporkan Gubernurnur Jabar kepoada DPRD Jabar.
Dari 59 parameter yang ada, sebanyak 22 parameter atau 37 % lebih tidak tercapai. Dari 22 parameter tersebut 3 diantaranya merupakan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Komisi IV DPRD Jabar.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jaw Barat yang membidangi Pembangunan dan Infrastruktur . Drs. H. Daddy Rohanady Kepada Wartawan di Bandung. Rabu (29/3).
3 parameter yang tidak tercapai itu meliputi. Dinas Perhubungan (Dishub) terutama soal lalu lintas (PJU, Marka Jalan). Dari target 38 % lebih yang tercapai baru 20%, sehingga ada selisih sekitar 18 %. Hal ini disebebkan karena dukungan dana yang masih kurang.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD), yang kaitannya dengan kawasan lindung yang ditargetkan 39 sampai 41 % namun eksisting 37%.
Dan ketiga di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) yang terkait dengan cakupan sampah perkotaan, Sabermas dan Rutilahu,” Ungkap Daddy
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jaw Barat yang membidangi Pembangunan dan Infrastruktur . Drs. H. Daddy Rohanady Kepada Wartawan di Bandung. Rabu (29/3).
3 parameter yang tidak tercapai itu meliputi. Dinas Perhubungan (Dishub) terutama soal lalu lintas (PJU, Marka Jalan). Dari target 38 % lebih yang tercapai baru 20%, sehingga ada selisih sekitar 18 %. Hal ini disebebkan karena dukungan dana yang masih kurang.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD), yang kaitannya dengan kawasan lindung yang ditargetkan 39 sampai 41 % namun eksisting 37%.
Dan ketiga di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) yang terkait dengan cakupan sampah perkotaan, Sabermas dan Rutilahu,” Ungkap Daddy
Karena itu Komisi IV minta tiga Dinas tersebut ( Dishub, Dinas LH dan Dinas Perkim) harus meningkatkan kinerja dan menjalan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, agar sesuai dengan target yang telah di programkan.
Sedang untuk Dinas PSDA, Daddy mengingatkan dan meminta Dinas PSDA untuk menjalin kerjasama yang bagus dengan BPN dalam pembebasan lahan, hal ini, terkait dengan adanya program yang tidak terealisir seperti irigasi Caringin dengan anggaran sebesar Rp.20 Miliar tetapi hanya terealisir sebesar Rp.1,5 miliar .
Sedang untuk Dinas PSDA, Daddy mengingatkan dan meminta Dinas PSDA untuk menjalin kerjasama yang bagus dengan BPN dalam pembebasan lahan, hal ini, terkait dengan adanya program yang tidak terealisir seperti irigasi Caringin dengan anggaran sebesar Rp.20 Miliar tetapi hanya terealisir sebesar Rp.1,5 miliar .
karena pada saat pembebasan lahan ternyata PSDA tidak bisa berdiri sendiri tapi harus kerjasama dengan BPN, sementara di BPNnya sendiri harus menempuh mekanisme tertentu, sehingga ini menjadi hambatan dalam pembebasan lahan. Sementara itu, terkait program di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Komisi IV memberikan apresiasi atas hasil kinerjanya karena telah berupaya maksimal dalam menjaga kemantapan jalan Provinsi, sehingga sampai saat ini kondisi kemantapan jalan provinsi diangka 98,01%.,pungkanya.(Red)
