Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menyoroti beberapa persoalan yang kerap kali ditemukan dalam pelaksanaan UNBK di daerah lain, seperti persiapan sarana dan prasarana, antisipasi kebocoran soal, server down, pihak pengawas baik yang berasal dari internal maupun eksternal, hingga prosentase target kelulusan yang dipatok oleh pemerintah setempat.
“Setiap sekolah harus difasilitasi oleh pemda, dalam hal ini adalah Disdikbud untuk antisipasi setiap kelemahan UNBK. Misalnya, persediaan genset. Disdikbud harus serius koordinasi dengan PLN agar tidak ada pemadaman saat pelaksanaan UNBK. Sebab, meski bisa diatasi genset, hal itu dapat mempengaruhi konsentrasi siswa. Siswa terganggu karena panik listrik mati,” jelas Fikri di sela kunspik, Jumat (21/4).
Meskipun demikian, dari beberapa sekolah yang dikunjungi, SMP Presiden Kabupaten Bekasi dinilai telah siap untuk mengantisipasi kendala teknis, seperti menyiapkan Tim IT yang telah menyiapkan server cadangan, serta penyiapan komputer di atas spesifikasi standar.
“Di beberapa tempat, server tiba-tiba down. Ini harus diantisipasi sedetil mungkin. Karena menurut panduan manual UNBK Kemdikbud, jika suatu sesi mengalami keterlambatan lebih dari 60 menit, maka sesi tersebut harus dijadwal ulang. Ini tentu merugikan para siswa didik yang sudah serius hadapi UNBK,” jelas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini.
Menanggapi itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, memaparkan tidak semua sekolah memiliki genset untuk antisipasi jika listrik padam, meskipun telah berkoordinasi dengan PLN. Beberapa sekolah tidak memiliki teknisi khusus.
“Dalam hal antisipasi soal bocor, kita tidak ada strategi khusus. Mudah-mudahan tidak ada. Juga pengawasan berasal dari internal guru secara silang antar mata pelajaran. Sejauh ini tidak ada informasi keterlibatan pengawas eksternal apalagi berkoordinasi dengan kami. Tidak ada. Semua dari internal,” jelas mereka.
Melihat paparan di atas, Komisi X berharap sebaiknya siswa, guru, dan tenaga kependidikan di setiap sekolah memiliki persiapan yang cukup secara mental agar siap menghadapi segala kemungkinan dalam pelaksanaan UNBK. Jadi, tidak hanya siswa yang siap. Tapi, semua elemen pendidikan di sekolah ini harus bekerjasama.
“UNBK ini tidak ada artinya bila ada di antara elemen pendidikan dalam sekolah itu yang tidak menjaga integritas. Yakni kejujuran,” papar Mantan Guru SMK di Kota Tegal ini.
Dikutip dari laman kemendikbud, seluruh SMP/MTs di Indonesia akan menyelenggarakan UNBK selama 4 hari, yaitu 2,3,4, dan 8 Mei 2017. Bagi daerah yang belum memenuhi kebutuhan standar komputer, maka diganti dengan UNPK (Ujian Nasional berbasis Pensil dan Kertas), khususnya di beberapa kawasan di luar Pulau Jawa.(Red/Hfa)
