BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov), KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota.
"Alhamdulillah pagi ini NPHD untuk penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota telah ditandatangani, pencairannya sudah siap dan akan turun dalam dua tahun anggaran. Sebagian tahun ini dan sisanya dicairkan di tahun anggaran 2018," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Jumat (28/4).
Dalam NPHD tersebut dijelaskan total anggaran penyelenggaraan untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota untuk KPU Provinsi Jawa Barat Rp1,169 triliun, untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat Rp322 miliar dan juga untuk unsur lainnya seperti Kepolisian dan TNI.
"Yang keseluruhannya berjumlah Rp1,687 triliun, itu untuk KPU, Bawaslu, kepolisian ada Polda Jabar, Polda Metro Jaya, lalu TNI ada Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya, termasuk unsur penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar yakni desk pilkada," jelasnya.
Menurut gubernur yang akrab disapa Aher ini menuturkan dengan ditandatanganinya NPHD tersebut maka proses atau tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 sudah dimulai.
"Tahapan Pilkada (2018) kan di bulan Agustus 2017 dan ini tiga bulan sebelum tahapan resminya kita sudah siap. Silakan oleh KPU dan Bawaslu disiapkan segera," kata dia.
Ia mengimbau kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat agar segera melaksanakan amanatnya dengan sebaik mungkin pascaditandatanganinya NPHD tersebut.
"Amanatnya jalankan tugas dengan baik, amanah keuangan ini harus dilaksanakan dengan baik. Lalu tiga bulan setelah pelaksanaan pilkada harus ada laporan ke Pemprov Jabar karena ini bukan masalah baru buat KPU dan Bawaslu," kata dia.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas penandatangan NPHD tersebut.
"KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadi yang pertama di Indonesia, yang mendapatkan hibah melalui NPHD ini. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari NPHD ini dan bagi KPU Jabar ini menandakan bahwa kami sangat pintar membangun komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat," kata dia.
Ia merinci, pada tahun anggaran 2017 ini KPU Provinsi Jawa Barat akan menerima anggaran sebesar Rp400 miliar untuk penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 dan sisanya akan dicairkan di anggaran tahun 2018.(Red/Hfa)
"Alhamdulillah pagi ini NPHD untuk penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota telah ditandatangani, pencairannya sudah siap dan akan turun dalam dua tahun anggaran. Sebagian tahun ini dan sisanya dicairkan di tahun anggaran 2018," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Jumat (28/4).
Dalam NPHD tersebut dijelaskan total anggaran penyelenggaraan untuk Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Serentak 2018 di 16 kabupaten/kota untuk KPU Provinsi Jawa Barat Rp1,169 triliun, untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat Rp322 miliar dan juga untuk unsur lainnya seperti Kepolisian dan TNI.
"Yang keseluruhannya berjumlah Rp1,687 triliun, itu untuk KPU, Bawaslu, kepolisian ada Polda Jabar, Polda Metro Jaya, lalu TNI ada Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya, termasuk unsur penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemprov Jabar yakni desk pilkada," jelasnya.
Menurut gubernur yang akrab disapa Aher ini menuturkan dengan ditandatanganinya NPHD tersebut maka proses atau tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 sudah dimulai.
"Tahapan Pilkada (2018) kan di bulan Agustus 2017 dan ini tiga bulan sebelum tahapan resminya kita sudah siap. Silakan oleh KPU dan Bawaslu disiapkan segera," kata dia.
Ia mengimbau kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat agar segera melaksanakan amanatnya dengan sebaik mungkin pascaditandatanganinya NPHD tersebut.
"Amanatnya jalankan tugas dengan baik, amanah keuangan ini harus dilaksanakan dengan baik. Lalu tiga bulan setelah pelaksanaan pilkada harus ada laporan ke Pemprov Jabar karena ini bukan masalah baru buat KPU dan Bawaslu," kata dia.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas penandatangan NPHD tersebut.
"KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadi yang pertama di Indonesia, yang mendapatkan hibah melalui NPHD ini. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari NPHD ini dan bagi KPU Jabar ini menandakan bahwa kami sangat pintar membangun komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat," kata dia.
Ia merinci, pada tahun anggaran 2017 ini KPU Provinsi Jawa Barat akan menerima anggaran sebesar Rp400 miliar untuk penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 dan sisanya akan dicairkan di anggaran tahun 2018.(Red/Hfa)
