Pasalnya, target pemerintah sejau ini baru pada tataran memberikan kecukupan akan ketersediaan pangan pada momen strategis tiap tahun di bulan puasa.
“Pemerintah perlu meningkatkan target penanganan pangan jelang bulan Ramadhan dan Syawal, berupa bukan hanya stabilisasi stok pangan, namun juga perlu adanya kestabilan harga dimana selama ini baik harga-harga terutama pangan selalu mengalami lonjakan kenaikan,” ujar Andi Akmal di Jakarta, Selasa (18/4).
Akmal mengatakan, Komisi IV DPR senantiasa mengingatkan kepada pemerintah, baik mitra kerja maupun bukan mitra kerja seperti kementerian pertanian, kementerian kelautan perikanan, kementerian perdagangan, kementerian BUMN hingga kementerian koordinator perekonomian, untuk berupaya keras melakukan stabilisasi harga pangan.
“Bahkan kepala-kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus diajak bersama-sama membuat kebijakan jangka pendek untuk mengatasi permasalahan pangan yang tiap tahun terjadi menjelang momen puasa dan lebaran ini,” tegas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini.
Kebijakan pemerintah, tambah Akmal, senantiasa mematok lonjakan harga dalam toleransi sebesar 10%. Kebijakan ini biasanya berawal dari kementerian perdagangan pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan di bawah menko perekonomian.
“Banyak daerah-daerah besar seperti DKI, Kota Bandung, Surabaya, Makasar dan daerah-daerah lain kota besar menyatakan kesiapan menghadapi stabilisasi stok pangan. Bahkan pemerintah pusat melalui kementerian pertanian dan kementerian perdagangan juga menyatakan kesiapannya. Namun, tidak ada satu pun pernyataan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang menyatakan siap menjamin harga yang sama ketika puasa dan lebaran seperti pada bulan-bulan lain”, jelas Akmal.
Akmal juga mengingatkan kepada pemerintah, bahwa inflasi negara ini sangat rentan pada komoditas pangan. Sebagai contoh, komoditi cabai dan bawang saja, sudah mampu mengguncang situasi ekonomi masyarakat. Ini bukti bahwa pondasi perekonomian kita sangat rentan terhadap stabilisasi pangan.
“Kami berharap, pemerintah mampu meningkatkan penanganan persoalan pangan di bulan puasa dan lebaran bukan saja pada ketersediaan stok pangan saja. Namun lebih besar dari itu adalah, bagaimana pemerintah mampu mengatasi lonjakan harga pangan di momen itu agar tidak ada kenaikan atau maksimal kenaikan hanya 5% saja”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.(Red/Adk)
