PURWODADI,LENTERAJABAR.COM - Kaum pelajar harus memiliki kepekaan dan kecerdasan terhadap politik. Jiwa nasionalisme hanya dapat dipupuk jika memiliki kepedulian yang tinggi terhadap politik. Tidak hanya cerdas ilmu, pelajar juga harus melek politik.
Hal itu dikatakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) MPR RI, Sutriyono saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar di SMKN 1 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (15/4/2017).
Empat Pilar tersebut yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sutriyono mengatakan, pendidikan politik harus diberikan kepada setiap warga negara, tidak terkecuali pelajar. Karena kaum pelajar merupakan generasi muda bangsa yang di pundaknya masa depan bangsa tertumpu. Memberikan kesadaran politik melalui pendidikan politik bukanlah bentuk politisasi pelajar.
Empat Pilar tersebut yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sutriyono mengatakan, pendidikan politik harus diberikan kepada setiap warga negara, tidak terkecuali pelajar. Karena kaum pelajar merupakan generasi muda bangsa yang di pundaknya masa depan bangsa tertumpu. Memberikan kesadaran politik melalui pendidikan politik bukanlah bentuk politisasi pelajar.
"Pendidikan politik bukan bentuk politisasi. Tugas utama pelajar ya belajar, meraih prestasi sebanyak-banyaknya. Sementara kesadaran dan kepedulian terhadap negara adalah kewajiban. Kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap negara hanya bisa didapat melalui pendidikan politik yang benar," ujar Sutriyono.
Anggota Komisi II DPR RI ini melihat, masih banyak pelajar yang kurang peduli bahkan antipati terhadap politik karena kesalahpahaman terhadap substansi dari politik. Padahal menurutnya, bangsa Indonesia tidak mungkin meraih kemerdekaan dari penjajah jika kaum muda pada tahun 1945 tidak memiliki kepekaan terhadap dinamika politik yang berkembang.
Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Sutriyono menambahkan, sarat dengan konstribusi kaum muda terpelajar. Mulai dari periode 1908, 1928, 1945 hingga reformasi 1998 lalu.
Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Sutriyono menambahkan, sarat dengan konstribusi kaum muda terpelajar. Mulai dari periode 1908, 1928, 1945 hingga reformasi 1998 lalu.
"Sayangnya hari ini, politik diasosiasikan dengan konteks sempit seperti sebatas partai dan parlemen, korupsi, demonstrasi atau rebutan jabatan. Padahal politik lebih luas dan mulia dari itu semua, tentang kebijakan publik dan kesejahteraan," jelasnya.
Lebih lanjut anggota FPKS dari dapil Jawa Tengah III ini mengatakan, pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan di sekolah-sekolah, sebagaimana Empat Pilar, adalah bagian dari pendidikan politik. Para guru menurutnya, juga harus menyelipkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang benar kepada siswa dalam setiap mata pelajaran di kelas.
Hasil yang ingin dicapai, tumbuhnya jiwa nasionalisme dan membela yang kuat terhadap negara dan bangsanya dalam segala aspek. Bukan sebatas semangat membela pemerintahnya meski berbuat salah.
Lebih lanjut anggota FPKS dari dapil Jawa Tengah III ini mengatakan, pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan di sekolah-sekolah, sebagaimana Empat Pilar, adalah bagian dari pendidikan politik. Para guru menurutnya, juga harus menyelipkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang benar kepada siswa dalam setiap mata pelajaran di kelas.
Hasil yang ingin dicapai, tumbuhnya jiwa nasionalisme dan membela yang kuat terhadap negara dan bangsanya dalam segala aspek. Bukan sebatas semangat membela pemerintahnya meski berbuat salah.
"Tapi membela Tanah Air. Selipkan pendidikan politik dalam tiap pelajaran. Misal ketika mempelajari geografi, bagaimana bisa tumbuh nasionalisme mempertahankan kedaulatan bangsa di lautan dan daratan serta kekayaan yang dikandungnya dari upaya penjajahan baru asing," pungkas Sutriyono.(Red/Hfj)
