"Masyarakat akan terbebani kenaikan TDL di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Seperti yang selalu terjadi setiap ada kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price), inflasi akan meroket.
Ditambah momen menjelang Ramadhan, pemerintah tentunya mengerti bahwa masyarakat sedang banyak mengeluarkan uang. Padahal pemerintah juga sedang berupaya mengelola ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk menahan inflasi. Akumulasi dari kenaikan belanja masyarakat dan kenaikan harga listrik akan menggerek inflasi lebih buruk lagi,” jelas Ecky di Jakarta, Jumat (5/5).
Ecky menambahkan sejak tiga tahun lalu ekonomi Indonesia bergerak lamban, sehingga pendapatan masyarakat bawah tidak tumbuh tinggi. Pada situasi seperti ini ironisnya, pemerintah secara berkelanjutan menaikkan harga barang-barang yang diaturnya. Padahal barang-barang tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Akibatnya daya beli makin tergerus dan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.
“Meski pemerintah beralasan bahwa penyesuaian harga TDL untuk golongan terentu saja, namun efek inflasi yang ditimbulkan pengaruhnya tidak dapat dibatasi hanya pada golongan yang TDL-nya dinaikkan. Golongan ekonomi lemah akan menjadi yang paling tergerus daya belinya karena membeli barang-barang yang relatif sama dengan golongan lainnya,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Tidak hanya sampai disitu, tambah Ecky, inflasi yang bergerak tajam akan menjadi sinyal negatif bagi sektor pembiayaan, sehingga mendorong mereka menahan penurunan suku bunga. Bahkan, cenderung menaikkannya sebagai kompensasi terhadap penurunan nilai rill dari dana deposan.
Sektor keuangan pun, tegas, Ecky, harus melakukan penyesuaian suku bunga ke atas untuk tetap menarik deposan. Sementara para pemilik modal akan mengkalkulasi inflasi untuk menentukan return of investment, baik di investasi portfolio maupun sektor rill. Secara keseluruhan, efeknya akan memperlambat laju ekonomi.
“Oleh karena itu, saya berharap pemerintah bisa menunda rencana ini hingga ada momentum ekonomi yang tepat. Kedua, verifikasi data pelanggan yang berhak menerima subsidi juga harus betul-betul dilakukan. Jangan sampai masyarakat golongan ekonomi lemah kehilangan haknya yang mendasar atas layanan dari negara” tutup Ecky.(Red/Hfa)
