Anggota DPR RI Ade Komarudin mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan atau perundangan yang mengatur penggunaan media sosial di masyarakat. Pasalnya, media sosial bisa menjadi pemicu terjadinya disintergrasi bangsa.
Hal itu dikemukakan mantan Ketua DPR RI, Ade Komarudin saat reses di kantor DPD Golkar Purwakarta, Kamis(11 /5/ 2017). Acara reses anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu dihadiri ratusan fungsionaris partai Golkar Purwakarta.
Menurut politisi senior Partai berlambang Beringin ini, regulasi yang mengatur penggunaan media sosial ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pengguna media sosial bisa seenaknya dan semaunya menyampaikan pendapatnya tanpa ada proses penyaringan terlebih dulu.
Lebih lanjut dikatakan Akom sapaan akrap ketua SOKSI ini, "Banyak kasus yang mencuat dan menjadi permasalahan hukum awalnya dari media sosial. Sehingga mengundang pengguna medsos lainnya untuk menyampaikan komentar yang begitu bebas di mimbar media sosial tersebut," ujarnya.
Dikatakannya, Undang-undang ITE yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tidak mengatur secara spesifik penggunaan medsos. Sehingga perlu lahirnya aturan lain seperti peraturan pemerintah yang lebih khusus mengatur penggunaan media sosial. Harapannya, potensi perpecahan bangsa segera bisa dihindari.
"Pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai penggunaan media sosial ini," kata Ade Komarudin.
Agenda reses ini juga digunakan Ade Komarudin membahas tentang persiapan pemilukada Jawa Barat . Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar ini menegaskan, DPP Partai Golkar harus merekomendasikan kader Golkar untuk maju di Pilgub Jabar 2018. Hasil survei yang kurang baik tak bisa dijadikan acuan.
Hal tersebut dikatakannya terkait pertemuan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Pertemuan itu disebut terkait dengan Pilgub Jabar mendatang.
Saat ini, kader Partai Golkar yang digadang-gadang maju di Pilgub Jabar salah satunya Dedi Mulyadi. Seperti diketahui Dedi juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar sekaligus Bupati Purwakarta.
Menurut Ade, calon gubernur yang diusung harus kader Golkar. Syarat itu juga berlaku untuk semua calon kepala daerah yang diusung Golkar pada Pilkada serentak 2018.
"Harus kader Golkar, termasuk untuk Bupati Purwakarta ke depan harus kader Golkar juga. Kalau bukan kader ya bagaimana," pungkas Akom.(Red/Spr)
