BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Komisi V DPRD Jabar meminta pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk terus berkoordinasi dengan pihak Disdik Kabupaten/kota terkait penerapan aturan PPDB tahun 2017 ini.
Ketua Komisi V, Syamsul Bachri mengtakan, hal ini penting, agar aturan PPDB yang telah ditetapkan oleh Disdik Jabar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlakuntutur politisi dari Fraksi PDIP ini kepada Wartawan saat ditemui di sela aksi demo puluhan orang tua calon siswa di depan halaman gedung DPRD Jabar, Rabu (21/06). .
Legislator ini menilai masih adanya aksi demo terkait pelaksanaan PPDB 2017 khususnya tingkat SLTA, manandakan bahwa, masih kurangnya sosiliasasi oleh pihak Disdik Jabar kepada pihak Sekolah. Sehingga, para orang tua calon peserta didik baru, merasa kecewa dan merasa dipermaikan.
Lebih lanjut dikatakannya,andai saja, koordinasi dan sosialisasi dilkukan dengan baik dan benar, baik kepada pihak Disdik Kabupaten/kota maupun kepada para kepala Sekolah tentunya, tidak akan terjadi aksi demo, seperti ini,tegas wakil rakyat daerah pemilihan Cirebon .
Legislator ini menilai masih adanya aksi demo terkait pelaksanaan PPDB 2017 khususnya tingkat SLTA, manandakan bahwa, masih kurangnya sosiliasasi oleh pihak Disdik Jabar kepada pihak Sekolah. Sehingga, para orang tua calon peserta didik baru, merasa kecewa dan merasa dipermaikan.
Lebih lanjut dikatakannya,andai saja, koordinasi dan sosialisasi dilkukan dengan baik dan benar, baik kepada pihak Disdik Kabupaten/kota maupun kepada para kepala Sekolah tentunya, tidak akan terjadi aksi demo, seperti ini,tegas wakil rakyat daerah pemilihan Cirebon .
Menuruitnya beberapa waktu lalu Komisi V DPRD Jabar melakukan pemantauan kebeberapa daerah terkait pelaksanaan PPDB 2017. Bedasarkan hasil pemantauan Komisi V terutama di Kota dan Kabupaten Bekasi, pelaksanaan PPDB 2017 khususnya tingkat SLTA yang menjadi kewenangan Provinsi, berjalan lancar dan masih pada jalurnya alias on the track. Untuk itu, kita harapkan agar pelaksanaan PPDB 2017 di Jabar ini dapat menjadi percontohan di seluruh Indonesia.
“PPDB di Jabar ini merupakan percontohan di Indonesia, untuk itu saya berharap pada pelaksanaannya bisa menekankan prinsip pendidikan tidak diskriminatif dan pendidikan harus bernafaskan keadilan, sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan benar,” harapnya.
“PPDB di Jabar ini merupakan percontohan di Indonesia, untuk itu saya berharap pada pelaksanaannya bisa menekankan prinsip pendidikan tidak diskriminatif dan pendidikan harus bernafaskan keadilan, sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan benar,” harapnya.
Dietempat yang sama ,Wakil Ketua Komisi V Yomanius Untung menyayangkan aksi demo para orang tua calon siswa yang berasal dari Kota Bandung ini. Menurutnya, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, kalau saja koordinasi antara Disdik Jabar dengan Disdik Kota Bandung dan para Kepala Sekolah berjalan dengan baik dan benar.
Menurut politisi dari Partai Golkar ini, permasalahan PPDB di Kota Bandung hampir terjadi setiap tahun. Hal ini tentunya, harus menjadi perhatian bersama antara Disdik Jabar dan Disdik Kota Bandung. Kenapa hal ini terus-terus-terusan terjadi, tentunya harus dicarikan solusinya. Untuk itu, DPRD Jabar melalui Komisi V akan mengundang pihak Disdik Jabar, untuk mengevaluasi dan mencarikan solusi serta membuat aturan yang dapat dipahami bersama. Baik oleh Disdik Kab/kota, pihak Sekolah maupun para orang tua calon peserta didik baru, ujarnya.
Lebih lanjut Untung mengatakan, carut-marut pelaksanaan PPDB khususnya tingkat SLTA yang selama ini kewenangannya masih dipegang oleh Kabupaten/kota, jangan sampai terjadi lagi ketika PPDB SLTA ditangani oleh Provinsi.
Selain itu, kita juga meminta pihak Dewan Pendidikan Jabar, untuk turut mengawasi pelaksanaan PPDB SLTA 2017. Bagi sekolah yang ketahuan bermain mencari keuntungan pribadi disetiap pelaksanaan PPDB, harus berani merekomendasikan kepada Disdik Jabar agar Sekolah yang bersangkutan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administrasi sampai sanksi pemecatan.
Sanksi itu perlu dan penting diterapkan, hal ini agar jangan ada lagi anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan gara-gara tidak ada biaya pendidikan. Selain itu, demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Jabar dalam mendongkrak APK (Angka Pendidikan Kasar-red), ujarnya.
Menurut politisi dari Partai Golkar ini, permasalahan PPDB di Kota Bandung hampir terjadi setiap tahun. Hal ini tentunya, harus menjadi perhatian bersama antara Disdik Jabar dan Disdik Kota Bandung. Kenapa hal ini terus-terus-terusan terjadi, tentunya harus dicarikan solusinya. Untuk itu, DPRD Jabar melalui Komisi V akan mengundang pihak Disdik Jabar, untuk mengevaluasi dan mencarikan solusi serta membuat aturan yang dapat dipahami bersama. Baik oleh Disdik Kab/kota, pihak Sekolah maupun para orang tua calon peserta didik baru, ujarnya.
Lebih lanjut Untung mengatakan, carut-marut pelaksanaan PPDB khususnya tingkat SLTA yang selama ini kewenangannya masih dipegang oleh Kabupaten/kota, jangan sampai terjadi lagi ketika PPDB SLTA ditangani oleh Provinsi.
Selain itu, kita juga meminta pihak Dewan Pendidikan Jabar, untuk turut mengawasi pelaksanaan PPDB SLTA 2017. Bagi sekolah yang ketahuan bermain mencari keuntungan pribadi disetiap pelaksanaan PPDB, harus berani merekomendasikan kepada Disdik Jabar agar Sekolah yang bersangkutan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administrasi sampai sanksi pemecatan.
Sanksi itu perlu dan penting diterapkan, hal ini agar jangan ada lagi anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan gara-gara tidak ada biaya pendidikan. Selain itu, demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Jabar dalam mendongkrak APK (Angka Pendidikan Kasar-red), ujarnya.
Ditambahkan Untung,DPRD Jabar terus berupaya mendorong sector pendidikan di Jabar agar lebih baik dan maju. Hal ini, agar angka anak putus sekolah / tidak dapat melanjutkan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat terus ditekan, sehingga APK terus meningkat. Salah satunya kita dorong perbanyak Sekolah Terbuka di seluruh wilayah Jabar, pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Majalengka.(Red/Sfj)
