JAKARTA,LENTERAJABAR.COM - Menindak lanjuti Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) mengadakan Forum Group Discusion (FGD) dengan tema Good Corporate Governance, Risk and Compliance di Kantor Asbanda Jalan MT Haryono, Jakarta..
FGD turut dihadiri Direktur Eksekutif ASBANDA Wimran Ismaun, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bank bjb serta perwakilan dari BPD seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Asbanda Wimran Ismaun mengatakan, pentingnya sinergi antar BPD dalam menerapkan GCG, Risk and Compliance. Juga sebagai bentuk dalam melanjutkan workstream GCG. Program Transformasi BPD merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya meningkatkan kinerja, ketahanan dan daya saing kelompok BPD.
“Tetapi juga akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah serta akan memperkuat ketahanan industri perbankan nasional,” kata Wimran Ismaun, dalam sambutan FGD yang digelar, Senin (17/7/2017) lalu.
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bank bjb Agus Mulyana yang pemateri FGD menambahkan, BPD harus mengembangkan mindset lokal yang dikembangkan menjadi mindset global. “BPD harus bersinergi, harus besar, kuat dan lincah dalam memaksimalkan berbagai peluang,” katanya.
Total aset BPD pada Triwulan I 2017 tercatat 586,6 triliun merupakan suatu kekuatan yang sangat besar dalam Perbankan nasional. Sehingga perlu dibarengi oleh Good Corporate Governance yang baik.
Bank bjb sendiri memiliki total aset 98.1 triliun dan berkontribusi sebesar 17% terhadap total Aset BPD pada Triwulan I 2017.
Agus Mulyana mengungkapkan, sebagai BPD terbesar dengan jaringan tersebar di berbagai kota di Indonesia dan saat ini berada pada posisi 14 dari total 118 bank di Indonesia, bank bjb sangat memahami pentingnya sebuah transformasi dan implementasi Program Transformasi BPD.
“Mindset, culture, keterbukaan, transparansi, profesionalisme, lembaga yang kuat serta berdaya saing, telah dibangun sejak lama dan menjadi sebuah milestone transformasi bank bjb,” katanya.
Dalam perjalanannya, bank bjb terus melakukan continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan untuk menjadi bank yang lebih terbuka, transparan, profesional, berdaya saing dan juga memiliki ketahanan kelembagaan yang tinggi melalui kekuatan permodalan. Menurut Agus Mulyana terdapat tiga permasalahan pokok yang melatarbelakangi program Transformasi BPD.
“Pertama lemahnya Good Corporate Governance, kedua rendahnya daya saing, dan ketiga keterbatasan modal. Maka, kami sangat memahami pentingnya sebuah transformasi dan mendukung penuh terimplementasinya Program Transformasi BPD.”
“Jadi perlu komitmen bersama antar BPD agar dapat meningkatkan kinerja, ketahanan pembangunan ekonomi daerah serta akan memperkuat ketahanan industri perbankan nasional,” lanjut Agus Mulyana.
Beberapa hal yang menjadi fokus bank bjb dalam penguatan Good Corporate Governance di antaranya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan penyusunan arsitektur kebijakan.
Lalu, perlu penyempurnaan whistle blowing system, keberlanjutan perusahaan, penguatan unit pengendalian gratifikasi dan LHKPN serta Penyempurnaan kebijakan dan pedoman penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi.(Red)
FGD turut dihadiri Direktur Eksekutif ASBANDA Wimran Ismaun, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Mulyana selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bank bjb serta perwakilan dari BPD seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Asbanda Wimran Ismaun mengatakan, pentingnya sinergi antar BPD dalam menerapkan GCG, Risk and Compliance. Juga sebagai bentuk dalam melanjutkan workstream GCG. Program Transformasi BPD merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya meningkatkan kinerja, ketahanan dan daya saing kelompok BPD.
“Tetapi juga akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah serta akan memperkuat ketahanan industri perbankan nasional,” kata Wimran Ismaun, dalam sambutan FGD yang digelar, Senin (17/7/2017) lalu.
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bank bjb Agus Mulyana yang pemateri FGD menambahkan, BPD harus mengembangkan mindset lokal yang dikembangkan menjadi mindset global. “BPD harus bersinergi, harus besar, kuat dan lincah dalam memaksimalkan berbagai peluang,” katanya.
Total aset BPD pada Triwulan I 2017 tercatat 586,6 triliun merupakan suatu kekuatan yang sangat besar dalam Perbankan nasional. Sehingga perlu dibarengi oleh Good Corporate Governance yang baik.
Bank bjb sendiri memiliki total aset 98.1 triliun dan berkontribusi sebesar 17% terhadap total Aset BPD pada Triwulan I 2017.
Agus Mulyana mengungkapkan, sebagai BPD terbesar dengan jaringan tersebar di berbagai kota di Indonesia dan saat ini berada pada posisi 14 dari total 118 bank di Indonesia, bank bjb sangat memahami pentingnya sebuah transformasi dan implementasi Program Transformasi BPD.
“Mindset, culture, keterbukaan, transparansi, profesionalisme, lembaga yang kuat serta berdaya saing, telah dibangun sejak lama dan menjadi sebuah milestone transformasi bank bjb,” katanya.
Dalam perjalanannya, bank bjb terus melakukan continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan untuk menjadi bank yang lebih terbuka, transparan, profesional, berdaya saing dan juga memiliki ketahanan kelembagaan yang tinggi melalui kekuatan permodalan. Menurut Agus Mulyana terdapat tiga permasalahan pokok yang melatarbelakangi program Transformasi BPD.
“Pertama lemahnya Good Corporate Governance, kedua rendahnya daya saing, dan ketiga keterbatasan modal. Maka, kami sangat memahami pentingnya sebuah transformasi dan mendukung penuh terimplementasinya Program Transformasi BPD.”
“Jadi perlu komitmen bersama antar BPD agar dapat meningkatkan kinerja, ketahanan pembangunan ekonomi daerah serta akan memperkuat ketahanan industri perbankan nasional,” lanjut Agus Mulyana.
Beberapa hal yang menjadi fokus bank bjb dalam penguatan Good Corporate Governance di antaranya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan penyusunan arsitektur kebijakan.
Lalu, perlu penyempurnaan whistle blowing system, keberlanjutan perusahaan, penguatan unit pengendalian gratifikasi dan LHKPN serta Penyempurnaan kebijakan dan pedoman penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi.(Red)