BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membangun sistem yang akan mengintegrasikan pendapatan dan belanja dalam satu aplikasi dan bisa diakses secara real time.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan integrasi sistem pendapatan dan belanja ini merupakan inovasi Pemprov Jabar di era sistem informasi. Selama ini di bidang pendapatan pelaporan hanya terkait pemasukan dari pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB. “Nanti seluruh pendapatan akan diintegrasikan dalam satu aplikasi, ini langkah pertama,” katanya di Gedung Sate, Bandung kemarin.
Kedua, pihaknya akan melakukan integrasi antara anggaran dan realisasi belanja, sehingga bisa mengetahui berapa jumlah belanja dan sisa anggaran setiap saat.“Saat ini, informasi baru diketahui setiap akhir sore atau akhir Jumat. Nanti integrasi bisa diketahui setiap saat seperti perusahaan swasta atau perbankan,” tuturnya.
Setelah kedua sektor ini terintegrasi, Iwa memastikan pada 2018 keduanya akan digabung dalam satu sistem aplikasi. Sehingga saldo, penerimaan, berapa realisasi belanja itu setiap saat bisa diketahui oleh pimpinan.
Lebih lanjut dikatakannya,jadi bisa untuk pemantauan realisasi dan manajemen kas. Kalau terwujud maka ini jadi tata kelola keuangan modern tingkat provinsi pertama di Indonesia,tuturnya seraya mengatakan inovasi sistem ini diharapkan manajemen keuangan Pemprov Jabar meniru perbankan meski diakui hal tersebut cukup komplek,jelasnya.
Ditambahkannya namun mengingat keuntungannya cukup signifikan juga mendorong transparansi maka aplikasi ini akan diwujudkan dan didukung oleh anggaran.“Jadi nanti bisa dimonitor dari handphone. Kinerja keuangan Dinas akan terpantau setiap saat, setiap detik,” tuturnya.
Pihaknya mengaku sudah menggagas sistem ini sejak menjabat Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar lalu dikembangkan oleh Asisten Administrasi Setda Jabar, M. Solihin. Pemprov Jabar sendiri berharap sistem ini bisa kuat dan aman.
“Karena ini menyangkut 14 juta transaksi Pemprov Jabar. Aplikasi akan bekerja sama dengan Bjb sebagai bank kas,” katanya.
Menyikapi hal tersebut saat dimintai tanggapannya Sunatra anggotaDPRD Jabar Komisi III membidangi keuangan mengatakan,"apa yang dilakukan pihak eksekutif tersebut,patut di beri apresiasi,karena hal ini dapat menambah kas daerah,kata wakil rakyat daerah pemilihan kota Bandung dan Cimahi ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan integrasi sistem pendapatan dan belanja ini merupakan inovasi Pemprov Jabar di era sistem informasi. Selama ini di bidang pendapatan pelaporan hanya terkait pemasukan dari pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB. “Nanti seluruh pendapatan akan diintegrasikan dalam satu aplikasi, ini langkah pertama,” katanya di Gedung Sate, Bandung kemarin.
Kedua, pihaknya akan melakukan integrasi antara anggaran dan realisasi belanja, sehingga bisa mengetahui berapa jumlah belanja dan sisa anggaran setiap saat.“Saat ini, informasi baru diketahui setiap akhir sore atau akhir Jumat. Nanti integrasi bisa diketahui setiap saat seperti perusahaan swasta atau perbankan,” tuturnya.
Setelah kedua sektor ini terintegrasi, Iwa memastikan pada 2018 keduanya akan digabung dalam satu sistem aplikasi. Sehingga saldo, penerimaan, berapa realisasi belanja itu setiap saat bisa diketahui oleh pimpinan.
Lebih lanjut dikatakannya,jadi bisa untuk pemantauan realisasi dan manajemen kas. Kalau terwujud maka ini jadi tata kelola keuangan modern tingkat provinsi pertama di Indonesia,tuturnya seraya mengatakan inovasi sistem ini diharapkan manajemen keuangan Pemprov Jabar meniru perbankan meski diakui hal tersebut cukup komplek,jelasnya.
Ditambahkannya namun mengingat keuntungannya cukup signifikan juga mendorong transparansi maka aplikasi ini akan diwujudkan dan didukung oleh anggaran.“Jadi nanti bisa dimonitor dari handphone. Kinerja keuangan Dinas akan terpantau setiap saat, setiap detik,” tuturnya.
Pihaknya mengaku sudah menggagas sistem ini sejak menjabat Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar lalu dikembangkan oleh Asisten Administrasi Setda Jabar, M. Solihin. Pemprov Jabar sendiri berharap sistem ini bisa kuat dan aman.
“Karena ini menyangkut 14 juta transaksi Pemprov Jabar. Aplikasi akan bekerja sama dengan Bjb sebagai bank kas,” katanya.
Menyikapi hal tersebut saat dimintai tanggapannya Sunatra anggotaDPRD Jabar Komisi III membidangi keuangan mengatakan,"apa yang dilakukan pihak eksekutif tersebut,patut di beri apresiasi,karena hal ini dapat menambah kas daerah,kata wakil rakyat daerah pemilihan kota Bandung dan Cimahi ini.
Lebih lanjut dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini,inovasi yang di lakukan pemerintah provinsi Jawa Barat tersebut merupakan langkah positif dalam menggali potensi yang di miliki daerah untuk menambah kas pendapatan asli daerah,pungkasnya.(Red/Hms)