BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Banyak kisruh dengan berbagai pengaduan dan demo dari para orang tua dalam mengahadapi masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di tingkat SMA/SMK yang saat ini dikelola oleh Pemprov jabar melalui Dinas Pendidikan, tetapi DPRD Provinsi Jawa Barat menilai PPDB di Jawa Barat masih on the track.
Hal ini dikemukakan Ketua Komisi V DPRP Provinsi Jawa Barat Syamsul Bachri, SH.MBA, kepada wartawan usai rapat kerja dengan jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat di ruang kerja Komisi V DPRD Jabar jalan Diponegor 27 kota Bandung.
“Saya melihat kerja Tim Disdik Jabar dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPDB 2017 sudah cukup optimal, namun, bahwa terjadi sedikit-sedikit persoalan, tentunya akan kita evaluasi untuk perbaikan PPDB kedepan”, ujar Syamsul
Pihaknya memaklumi bila ada sebagian masyarakat merasa kurang puas,”Itu sah-sah saja. Karena, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak Disdik Jabar. Alih kelola SMA/SMK ke provinsi itu terhitung per Januari 2017, dimana pihak Disdik harus menyelesaikan berbagai persoalan terkait alih kelola. Dalam waktu yang singkat Disdik Jabar juga harus mempersiapkan pelaksanaan PPDB 2017.”
Komisi V mengapresiasi Kadisdik dan jajarannya, yang telah tanggap terhadap persoalan pelaksanaan PPDB yang tengah timbul di masyarakat. Bahkan, pihak Disdik Jabar telah mengantisipasi., kita berharap, hasilnya dapat memberikan jawaban yang dapat diterima masyarakat, khususnya bagi para orangtua yang anaknya tahun ini masuk SMA/SMK.
“Untuk itu Kita minta pihak Disdik melakukan kajian terhadap semua permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB, sehingga kedepan PPDB lebih baik lagi. Untuk itu perlu dilakukan regulasi”.Ujarnya.
(Red/Sbd)
Hal ini dikemukakan Ketua Komisi V DPRP Provinsi Jawa Barat Syamsul Bachri, SH.MBA, kepada wartawan usai rapat kerja dengan jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat di ruang kerja Komisi V DPRD Jabar jalan Diponegor 27 kota Bandung.
“Saya melihat kerja Tim Disdik Jabar dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPDB 2017 sudah cukup optimal, namun, bahwa terjadi sedikit-sedikit persoalan, tentunya akan kita evaluasi untuk perbaikan PPDB kedepan”, ujar Syamsul
Pihaknya memaklumi bila ada sebagian masyarakat merasa kurang puas,”Itu sah-sah saja. Karena, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak Disdik Jabar. Alih kelola SMA/SMK ke provinsi itu terhitung per Januari 2017, dimana pihak Disdik harus menyelesaikan berbagai persoalan terkait alih kelola. Dalam waktu yang singkat Disdik Jabar juga harus mempersiapkan pelaksanaan PPDB 2017.”
Komisi V mengapresiasi Kadisdik dan jajarannya, yang telah tanggap terhadap persoalan pelaksanaan PPDB yang tengah timbul di masyarakat. Bahkan, pihak Disdik Jabar telah mengantisipasi., kita berharap, hasilnya dapat memberikan jawaban yang dapat diterima masyarakat, khususnya bagi para orangtua yang anaknya tahun ini masuk SMA/SMK.
“Untuk itu Kita minta pihak Disdik melakukan kajian terhadap semua permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB, sehingga kedepan PPDB lebih baik lagi. Untuk itu perlu dilakukan regulasi”.Ujarnya.
(Red/Sbd)