Perjanjian tersebut berisi tentang kerja sama tentang pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening Tagihan Listrik Pemerintah Kota Bandung, serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menuturkan, perjanjian ini menandai babak baru kemitraan pemerintah kota dengan PT PLN. Sebagai kota jasa dengan penduduk 2,4 juta jiwa, Bandung menjadi konsumen listrik yang memanfaatkan jasa PT. PLN.
Terlebih lagi, saat ini Bandung terus melebarkan fasilitas publik dan infrastruktur yang berpotensi tinggi meningkatkan aktivitas masyarakat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga sosial.
"Semakin hari semakin banyak area pembangunan dan area baru yang dibangun. Oleh karena itu cakupan listrik pun makin jauh, semakin banyak membutuhkan aliran listrik," ujar Ridwan.
Kendati begitu, Ridwan memahami bahwa bisnis yang dilakukan PLN adalah optimalisasi energi. Tingginya penggunaan listrik sejatinya merupakan beban energi, namun juga potensi ekonomi negara. Oleh karena itu, penggunaan listrik yang optimal adalah yang paling tepat.
Untuk itu, sejalan dengan tuntutan global dan komitmen dari pemerintah pusat terkait optimalisasi energi, pemerintah kota akan memulai pengalihan teknologi ke perangkat yang lebih efisien.
"Harus dipahami bahwa semua PJU akan diganti dari lampu biasa menjadi LED. Karena jumlahnya signifikan, akan ada perubahan yang harus dihitung ulang," imbuhnya.
Meskipun begitu, ia tetap memetakan potensi ekonomi yang masih bisa dikembangkan di Kota Bandung. "Kita berharap kerja sama bisa semakin baik," pungkasnya.(Red/Adk)
