BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Dalam UU kepemudaan diatur bahwa OKP merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Disorda. Jadi, , ketika berbicara anggaran OKP yang harus direalisasikan oleh Pemprov, lebih beretika dan sesuai dengan UU apabila diberikan langsung Disorda melalui OKP.
Demikian dikatakan Ketua KNPI Jabar versi KLB Siti Aisyah di DPRD Jabar usai mengikuti mediasi dualisme KNPI yang masih berujung buntu di DPRD Jabar kemarin.
Demikian dikatakan Ketua KNPI Jabar versi KLB Siti Aisyah di DPRD Jabar usai mengikuti mediasi dualisme KNPI yang masih berujung buntu di DPRD Jabar kemarin.
Lebih lanjut dikataknnya,itu akan lebih terstruktur, tidak akan ada temuan segala macam, dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran, itu yang terpenting,tegas wakil rakyat daerah pemilihan Kota Bekasi-Depok ini .
Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini menegaskan. Anggaran yang diberikan langsung ke OKP, itu solusi yang paling efektif ketika dimunculkan oleh MPI (Majelis Pemuda Indonesia). "Ketika solusi itu dimunculkan bagaimana pemuda bersatu, tidak hanya berbicara kepentingan anggaran tetapi kepentingan keberlangsungan pemuda kedepan, ini sangat bagus," Ujarnya
Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini menegaskan. Anggaran yang diberikan langsung ke OKP, itu solusi yang paling efektif ketika dimunculkan oleh MPI (Majelis Pemuda Indonesia). "Ketika solusi itu dimunculkan bagaimana pemuda bersatu, tidak hanya berbicara kepentingan anggaran tetapi kepentingan keberlangsungan pemuda kedepan, ini sangat bagus," Ujarnya
Diungkapkannya, Dualisme di tubuh KNPI sudah terjadi dari DPP (Dewan Pengurus Pusat). Imbasnya, anggaran dari Kemenpora (Kementrian Pemuda dan Olahraga) ditangguhkan sampai saat ini.
Kemenpora saja tidak berani mencairkan anggaran untuk kemanapun, artinya itu sudah sangat baik ketika Kemenpora diposisi netral. Harusnya ini menjadi bahan pemikiran untuk DPD yang berada di provinsi lain," jelasnya
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD jabar ini lebih jauh mengungkapkan, kewenangan untuk melakukan pembinan Organisasi Kepemudaan (OKP) adanya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Disorda. Dan saat ini anggaran OKP include di dalam anggaran hibah KNPI.“Ketika di anggaran murni 2017 tidak diserap, itu dianggarkan kembali di perubahan," tandasnya.
Saat ini ada 105 organisasi kepemudaan (OKP) yang bernaung di KNPI Jabar. Anggaran hibah dari Gubernur Jabar yang ditanggungkan bernilai Rp 4 miliar. Hibah itu akan diberikan apabila konflik internal di KNPI telah menemui titik terang.(Red/Sfb)
