"Penyaluran beras BPNT di Kota Padang baru mencapai 20%. Demikian juga dengan rastra, baru mencapai 60%", ungkap Hermanto, anggota FPKS DPR yang ikut dalam rombongan Komisi IV DPR tersebut.
Bulog setempat berdalih, rendahnya penyaluran tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pencatatan keluarga pra sejahtera yang berhak menerima. "Bulog sudah tahu bahwa penyebab rendahnya penyaluran beras adalah tidak optimalnya pencatatan keluarga pra sejahtera. Maka itu jangan berdiam diri nunggu laporan. Bulog mestinya proaktif berkoordinasi dengan pihak terkait. Bekerja lebih serius dan efektif", papar Hermanto.
Kunjungan kerja Komisi IV DPR tersebut dalam rangka melakukan pengawasan dan serap aspirasi terhadap pelaksanaan program sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun serap aspirasi, untuk mendengar pandangan dan usulan masyarakat terkait dengan pembangunan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
Rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi Edhi Prabowo. Rombongan disertai Dirjen PSP Kementrian Pertanian, Dirjen Riset dan Pengembangan SDM Kementrian Pertanian, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Kehutanan, para pejabat dari Bulog, Pupuk Pupuk Iskandar Muda dan Sang Hyang Seri.
Selain ke Bulog, rombongan juga meninjau lokasi program Perhutanan Sosial di Nagari Sungai Buluh Batang Anai, lokasi optimalisasi alat dan mesin pertanian di kawasan persawahan Sungai Sapih, pelabuhan ikan di Bungus dan gudang pupuk PT. Pupuk Iskandar Muda.
Dalam kesempatan pertemuan dengan rombongan, kelompok tani (poktan) dan kelompok tani hutan (KTH) menyampaikan, program bantuan alat dan mesin pertanian serta program perhutanan sosial bermanfaat terhadap peningkatan ekonomi dan menjaga kearifan lokal. Sebaliknya dengan nelayan, mengeluhkan peraturan KKP yang melarang penggunaan jaring dan alat tangkap yang selama ini digunakannya. "Nelayan mengeluh peraturan tersebut menyulitkan mereka untuk melaut. Jika peraturan tersebut diberlakukan secara rigid, bisa-bisa nelayan tidak melaut dan menganggur", ucap Hermanto
"Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara kepentingan nelayan dan lingkungan untuk kelestarian ikan dengan melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif", tambah legislator dari Dapil Sumbar I ini.
Rangkaian kegiatan Komisi IV DPR diakhiri dengan kunjungan ke Kantor Gubernur Sumatera Barat. Disini rombongan mendengar pandangan dan pendapat Pemerintah Provinsi tentang pembangunan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, pembangunan ketiga sektor tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk Sumbar karena sebagian besar wilayah Sumbar merupakan lahan pertanian, hutan dan laut.(Red/Rls)
