GARUT,LENTERAJABAR.COM - Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat ,berkaitan dengan pelaksanaan alih kelola SMA/SMK oleh pemerintah provinsi pada awal Januari lalu. Pimpinan beserta Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog di SMA Negeri 1 Garut.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM mengatakan, komunikasi yang baik antarinstansi pemerintah kabupaten /kota maupun SMA/SMK yang ada di Jabar sangat penting. Mengingat alih kelola tersebut memerlukan penyesuaian.
Berbagai persoalan masih saja ada diberbagai sektor, terlebih dari sisi penganggaran. Selain itu, masalah tenaga pengajar yang belum sepenuhnya terakomodasi dengan tertib. “Tentu ini meningkat karena tambahan DAU untuk sejumlah PNS baru yang berasal dari Kabupaten/ Kota sebanyak 28 ribu, tentu ditambah dengan pembiayaan lain,” ujar Ineu di GOR SMAN 1 Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut kemarin.
Hal senada ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana. nmnurut dia, Jabar memiliki visi misi yang harus dituntaskan, salah satu yang menjadi prioritas yakni pelaksanaan alih kelola SMA/SMK yang baru tujuh bulan berjalan. Kendati demikian, penyesuaiannya harus sudah ada tolok ukur yang dapat diambil.
Lebih lanjut dikatakan politisi dari PKS ini,berbagai persoalan harus terus dievaluasi agar dapat meminimalisasi kekurangan. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi program penting untuk mencerdaskan masyarakat Jabar. “Adapun beban anggaran yang besar itu bagian dari konsekuensi perubahan kebijakan yang harus kita hadapi,” ujar Haris.
Persoalan PPDB misalnya, lanjut dia, bukan merupakan persoalan yang signifikan mengganggu alih kelola, hanya saja harus ada penyesuaian sistem yang sedang dilakukan pemerintah.Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak.
Bukan hanya fasilitas maupun infrastrukturnya saja, tenaga pengajarnya pun kita perhitungkan untuk dikelola oleh pemerintah provinsi. “Sehingga tidak ada alasan untuk peserta didik yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Semuanya pihak harus terlibat dan bertanggung jawab untuk kemajuan pedidikan di Jabar,” katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, pengalihan ini akan berimplikasi bertambahnya beban anggaran di provinsi, termasuk perlu upaya ekstra untuk meningkatkan hasil uji kompetensi guru serta menyiapkan sarana dan prasarana baru. Untung juga menggarisbawahi kebijakan kab/kota yang sebelum ambil alih kelola ini telah menggratiskan biaya SMA/SMK.
Berbagai persoalan masih saja ada diberbagai sektor, terlebih dari sisi penganggaran. Selain itu, masalah tenaga pengajar yang belum sepenuhnya terakomodasi dengan tertib. “Tentu ini meningkat karena tambahan DAU untuk sejumlah PNS baru yang berasal dari Kabupaten/ Kota sebanyak 28 ribu, tentu ditambah dengan pembiayaan lain,” ujar Ineu di GOR SMAN 1 Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut kemarin.
Hal senada ditegaskan Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana. nmnurut dia, Jabar memiliki visi misi yang harus dituntaskan, salah satu yang menjadi prioritas yakni pelaksanaan alih kelola SMA/SMK yang baru tujuh bulan berjalan. Kendati demikian, penyesuaiannya harus sudah ada tolok ukur yang dapat diambil.
Lebih lanjut dikatakan politisi dari PKS ini,berbagai persoalan harus terus dievaluasi agar dapat meminimalisasi kekurangan. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi program penting untuk mencerdaskan masyarakat Jabar. “Adapun beban anggaran yang besar itu bagian dari konsekuensi perubahan kebijakan yang harus kita hadapi,” ujar Haris.
Persoalan PPDB misalnya, lanjut dia, bukan merupakan persoalan yang signifikan mengganggu alih kelola, hanya saja harus ada penyesuaian sistem yang sedang dilakukan pemerintah.Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak.
Bukan hanya fasilitas maupun infrastrukturnya saja, tenaga pengajarnya pun kita perhitungkan untuk dikelola oleh pemerintah provinsi. “Sehingga tidak ada alasan untuk peserta didik yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Semuanya pihak harus terlibat dan bertanggung jawab untuk kemajuan pedidikan di Jabar,” katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, pengalihan ini akan berimplikasi bertambahnya beban anggaran di provinsi, termasuk perlu upaya ekstra untuk meningkatkan hasil uji kompetensi guru serta menyiapkan sarana dan prasarana baru. Untung juga menggarisbawahi kebijakan kab/kota yang sebelum ambil alih kelola ini telah menggratiskan biaya SMA/SMK.
Bukan hanya itu, alih kelola ini berdampak terhadap anggaran di provinsi, belum lagi masalah TPP tenaga pengajar yang jumlahnya tidak sedikit, padahal provinsi pun memiliki prioritas anggaran untuk sektor yang lain yang tidak kalah penting.
“Menggratiskan biaya sekolah tapi berakibat pada penurunan mutu dan kesiapan sarana prasarana tentunya tidak kita kehendaki.” pungkas legislator dari partai Golkar daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.(Red)
“Menggratiskan biaya sekolah tapi berakibat pada penurunan mutu dan kesiapan sarana prasarana tentunya tidak kita kehendaki.” pungkas legislator dari partai Golkar daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.(Red)
