“Perusahaan cenderung memilih tenaga kerja dari luar Kabupaten Bekasi. Sehingga warga lokal, tidak ikut merasakan pembangunan,” kata Rangga, penanya dari peserta acara silahturahmi antara Ridwan Kamil dengan relawan di, Kabupaten Bekasi, Sabtu (5/8/2017).
Malah ada stigma orang lokal maunya kerja yang enak, padahal, kami siap kerja keras.Hadir pada acara itu relawan Barka (Barisan Ridwan Kamil), Barmil (Baraya Ridwan Kamil) dan para relawan serta wartawan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan solusinya. Menurut dia, jika tenaga kerja lokal tidak tertampung di industri, maka jawabannya adalah regulasi pemerintah harus berperan.
Di Bandung, orang dengan disabilitas tetap bisa bekerja karena ada regulasi yang mewajibkan perusahan swasta untuk menampung mereka. Aturannya, sekian persen tenaga kerja, kuotanya untuk penyandang disabilitas,” kata Ridwan Kamil.
“Nah, prinsipnya saya ambil dari luar negeri, yaitu EOE, equal opportunity employer, maknanya adalah kesetaraan, meski difabel punya kesempatan yang sama dengan orang normal.”
Menurut Ridwan Kamil, masalah ketenagakerjaan regulasinya dua, yakni Perda Kabupaten/Kota dan Perda, maka payung hukumnya bisa menggunakan Perda Provinsi.Di Bandung ada Perda Pesantren, sehingga APBD bisa dialokasikan ke pesantren. Soal tenaga kerja di Kabupaten Bekasi, apa lobi ke Bu Neneng (Bupati Bekasi),” katanya.
Ridwan Kamil mengungkapkan, dalam membangun provinsi, apa yang sudah berjalan baik hasilnya, kelak jika dia terpilih sebagai gubernur Jabar, akan dibawa ke Jabar. Tentu dengan inovasi-inovasi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Program itu antara lain, layad rawat, dokter datang ke rumah warga yang sakit, magrib mengaji, kredit melati, kredit tanpa agunan, untuk UMKM, dan zakat online.Pertanyaan lain dari peserta silahturahmi adalah mengenai krisis kepercayaan terhadap pemimpinya. Pertanyaan tersebut dikaitkan dengan pembangunan Meikarta, properti besar di Bekasi.
Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil mengatakan, perubahan bisa dilakukan oleh empat komponen. Pertama oleh pemerintah, kedua pebisnis atau swasta, oleh masyarakat (sosial power), dan information power atau kekuatan media.
“Jika pebisnis dan kelompok masyarakat bergabung, maka akan menjadi kekuatan besar. Maka jika ada perusahan atau industri yang menyalahi aturan, harus dilawan. Kalau tidak ada IMB itu kan menyalahi aturan. Jika pemimpinnya diam melihat kesalahan itu, maka masyarakat punya kekuatan, melalui media sosial,” pungkas pria berkacamata ini.(Red)
