CIKARANG BEKASI,LENTERAJABAR.COM - Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor 821.2/Kep. 1406-BKPPD/2017 tertanggal 31 Agustus 2017. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Adang Sutrisno resmi dicopot dari jabatannya.
Acara serah terima jabatan dari Adang kepada Kepala Dinas Lingkungan Daryanto yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas. digelar di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Kamis, (31/8/2017) itu, tertutup untuk media.
Daryanto bakal memimpin sementara Dinas PUPR hingga kepala dinas definitif ditentukan melalui lelang jabatan. Sayangnya, sertijab yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Kamis, 31 Agustus 2017 itu, tertutup untuk media.
Sekretaris Daerah Uju Juhaeri mengatakan, pencopotan Kadis PUPR dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Bekasi. “Ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan serta agar pekerjaan di Dinas PUPR tidak terhambat. Maka, segera diambil langkah dengan menunjuk pelaksana tugas kepala dinas,” katanya.
Dinas PUPR yang mengarap infrastruktur, menjadi satuan kerja perangkat daerah dengan anggaran paling gemuk. Pada APBD 2017, dinas yang baru terbentuk tahun ini itu mendapat anggaran hingga Rp 1 triliun lebih.
Hanya saja, dalam beberapa waktu terakhir, posisi Kadis PUPR paling disorot dengan sejumlah persoalan. Di antaranya, pembangunan jembatan Muaragembong tahap satu senilai Rp 5,6 miliar yang dibangun miring, kemudian tiga jembatan senilai Rp 85 miliar yang gagal dibangun lantaran gagal lelang, serta minimnya serapan anggaran. Hingga memasuki semester kedua, serapan anggaran Dinas PUPR kurang dari 10 persen.
Daryanto saat di temui wartawan seusai sertijab membenarkan bakal melanjutkan pekerjaan yang sudah dibuat Adang. Sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku, dia bakal melanjutkan dan mengevaluasi tugas yang masih proses dan yang sudah selesai.
Lebih lanjut dikatakannya,"Saya akan membuat evaluasi dahulu tugas mana saja yang masih berproses dan yang sudah berproses,tuturnya seraya menambahkan akan melakukan konsolidasi dengan semua jajaran di Dinas PUPR,"tegasnya.
Menurutnya persoalan utama Dinas PUPR, yakni mengejar ketertinggalan penyerapan anggaran dengan mempercepat kinerja karena waktu tinggal empat bulan lagi."Konsolidasi menjadi salah satu agenda utama untuk menyatukan persepsi dulu di sekdis, kabid, hingga staff," pungkasnya.(Red/Dwi)
Acara serah terima jabatan dari Adang kepada Kepala Dinas Lingkungan Daryanto yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas. digelar di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Kamis, (31/8/2017) itu, tertutup untuk media.
Daryanto bakal memimpin sementara Dinas PUPR hingga kepala dinas definitif ditentukan melalui lelang jabatan. Sayangnya, sertijab yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Kamis, 31 Agustus 2017 itu, tertutup untuk media.
Sekretaris Daerah Uju Juhaeri mengatakan, pencopotan Kadis PUPR dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Bekasi. “Ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan serta agar pekerjaan di Dinas PUPR tidak terhambat. Maka, segera diambil langkah dengan menunjuk pelaksana tugas kepala dinas,” katanya.
Dinas PUPR yang mengarap infrastruktur, menjadi satuan kerja perangkat daerah dengan anggaran paling gemuk. Pada APBD 2017, dinas yang baru terbentuk tahun ini itu mendapat anggaran hingga Rp 1 triliun lebih.
Hanya saja, dalam beberapa waktu terakhir, posisi Kadis PUPR paling disorot dengan sejumlah persoalan. Di antaranya, pembangunan jembatan Muaragembong tahap satu senilai Rp 5,6 miliar yang dibangun miring, kemudian tiga jembatan senilai Rp 85 miliar yang gagal dibangun lantaran gagal lelang, serta minimnya serapan anggaran. Hingga memasuki semester kedua, serapan anggaran Dinas PUPR kurang dari 10 persen.
Daryanto saat di temui wartawan seusai sertijab membenarkan bakal melanjutkan pekerjaan yang sudah dibuat Adang. Sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku, dia bakal melanjutkan dan mengevaluasi tugas yang masih proses dan yang sudah selesai.
Lebih lanjut dikatakannya,"Saya akan membuat evaluasi dahulu tugas mana saja yang masih berproses dan yang sudah berproses,tuturnya seraya menambahkan akan melakukan konsolidasi dengan semua jajaran di Dinas PUPR,"tegasnya.
Menurutnya persoalan utama Dinas PUPR, yakni mengejar ketertinggalan penyerapan anggaran dengan mempercepat kinerja karena waktu tinggal empat bulan lagi."Konsolidasi menjadi salah satu agenda utama untuk menyatukan persepsi dulu di sekdis, kabid, hingga staff," pungkasnya.(Red/Dwi)