"Ketika ada tuduhan Pramuka disusupi tindakan radikal, menurut saya itu tuduhan yang tendensius. Ketika ada tuduhan itu, saya jawab tidak. Pramuka tetap NKRI. Pramuka tetap Pancasila. NKRI adalah harga mati," kata Dede kepada wartawan di sela-sela acara Jambore Derah Jawa Barat di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Rabu (2/8/2017).
Menurut Dede, adanya tuduhan tendensius itu, setelah diisukan Pramuka disusupi oleh pihak-pihak yang anti NKRI dan Pancasila. "Saya tegaskan, Pramuka tetap NKRI dan Pancasila," katanya.
Dede juga sempat menyinggung anggaran Pramuka yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Pramuka yang berada di bawah Komisi X DPR RI, kata Dede, sempat mendapatkan persetujuan anggaran Rp 100 miliar untuk kwarnas atau kebutuhan secara nasional.
"Kemudian diturunkan Rp 60 miliar. Diturunkan lagi Rp 10 miliar. Saya dapat laporan, anggaran Rp 10 miliar juga belum cair sampai saat ini," katanya.
Adanya penurunan anggaran yang drastis itu, menunjukkan pemerintah bertindak semena-mena.
"Pemerintah tak bisa semena-mena. Apalagi, anggaran ini sudah diketok palu badan anggaran, kemudian kementerian sudah membuat perencanaan. Akhirnya, anggaran yang sudah diketok palu kemudian berubah kembali, akhirnya berantakan," paparnya.(Red)
.
