BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Dewan Pimpina Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat berhasil menjaring 70 nama bakal calon kepala daerah di 16 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018 mendatang.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilukada DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Ali Rasyid mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah kabupaten kota se-Jawa Barat dilakukan sebagai kelanjutan dari penjaringan yang telah digelar oleh 16 DPC Partai Gerindra di Jawa Barat.
“Dari 79 peserta yang mendaftar penjaringan, 5 di antaranya menyatakan mengundurkan diri, 3 orang didiskualifikasi, dan 1 lainnya gugur karena ketidaklengkapan administrasi,” katanya di Bandung, Selasa (29/8/2017).
Menurutnya sejumlah peserta didiskualifikasi karena meminta panitia seleksi untuk mendatangi mereka langsung ke tempatnya, yakni Bupati Ciamis dan Wakil Bupati Purwakarta.
Dari 70 nama yang lolos ke tahap selanjutnya, 2 peserta di antaranya kepala daerah petahana yakni Bupati Garut Rudy Gunawan dan Bupati Sumedang Eka Setiawan, 8 birokrat, 4 orang TNI aktif, dan 2 mantan kepala daerah yakni mantan bupati Garut dan mantan bupati Sumedang.
Para peserta ini selanjutnya akan diuji mengenai kompetensinya oleh sejumlah akademisi, mulai dari Prof Nanat Fatah, Prof Asep Warlan, Prof Karim Suryadi, dan Dr Ilmi Hatta. Pengunjian pun akan dilakukan oleh tim internal partai.
“Tahapan lanjutan dari uji kelayakan dan kepatutan adalah verifikasi faktual oleh tim kami, untuk memastikan keakuratan dan komitmen yang telah disepakati bersama. Kami pun melibatkan tim survey independen untuk menguji peserta,” katanya.
Ali mengatakan nama-nama inilah yang akan diajukan menjadi calon walikota atau wakilnya, calon bupati atau wakilnya, di 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Koalisi dengan partai lain pun terbuka untuk mewujudkan target pemenangan di semua daerah pemilihan.
“Kami akan mengurutkan tiga nama calon kepala daerah tersebut, kemudian diajukan ke tingkat DPP untuk disetujui. Nanti DPP yang akan putuskan per daerahnya. Sepember ini bisa ditentukan siapa yang maju, setelah dilakukan survey. Untuk pemilihan tingkat kabupaten kota, DPP menyetujui 100 persen usulan dari DPD,” pungkasnya.(Red)
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilukada DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Ali Rasyid mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah kabupaten kota se-Jawa Barat dilakukan sebagai kelanjutan dari penjaringan yang telah digelar oleh 16 DPC Partai Gerindra di Jawa Barat.
“Dari 79 peserta yang mendaftar penjaringan, 5 di antaranya menyatakan mengundurkan diri, 3 orang didiskualifikasi, dan 1 lainnya gugur karena ketidaklengkapan administrasi,” katanya di Bandung, Selasa (29/8/2017).
Menurutnya sejumlah peserta didiskualifikasi karena meminta panitia seleksi untuk mendatangi mereka langsung ke tempatnya, yakni Bupati Ciamis dan Wakil Bupati Purwakarta.
Dari 70 nama yang lolos ke tahap selanjutnya, 2 peserta di antaranya kepala daerah petahana yakni Bupati Garut Rudy Gunawan dan Bupati Sumedang Eka Setiawan, 8 birokrat, 4 orang TNI aktif, dan 2 mantan kepala daerah yakni mantan bupati Garut dan mantan bupati Sumedang.
Para peserta ini selanjutnya akan diuji mengenai kompetensinya oleh sejumlah akademisi, mulai dari Prof Nanat Fatah, Prof Asep Warlan, Prof Karim Suryadi, dan Dr Ilmi Hatta. Pengunjian pun akan dilakukan oleh tim internal partai.
“Tahapan lanjutan dari uji kelayakan dan kepatutan adalah verifikasi faktual oleh tim kami, untuk memastikan keakuratan dan komitmen yang telah disepakati bersama. Kami pun melibatkan tim survey independen untuk menguji peserta,” katanya.
Ali mengatakan nama-nama inilah yang akan diajukan menjadi calon walikota atau wakilnya, calon bupati atau wakilnya, di 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Koalisi dengan partai lain pun terbuka untuk mewujudkan target pemenangan di semua daerah pemilihan.
“Kami akan mengurutkan tiga nama calon kepala daerah tersebut, kemudian diajukan ke tingkat DPP untuk disetujui. Nanti DPP yang akan putuskan per daerahnya. Sepember ini bisa ditentukan siapa yang maju, setelah dilakukan survey. Untuk pemilihan tingkat kabupaten kota, DPP menyetujui 100 persen usulan dari DPD,” pungkasnya.(Red)