LAMPUNG UTARA,LENTERAJABAR.COM - Anggota DPR RI Ahmad Junaidi Auly menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dalam menggairahkan ekonomi yang lesu. Selain itu pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kegiatan ekonomi terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan daerah.
“Ditengah lesunya ekonomi dunia, pemberdayaan UMKM dapat menjadi alternatif untuk menggairahkan ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah agar tidak hanya fokus pada kebijakan dan program saja, melainkan fokus juga pada perbaikan implementasi pemberdayaan UMKM dilapangan” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Pada Sosialisasi Peran Bank Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM, Lampung Utara (10/08/2017) legislator dari daerah pemilihan Lampung II ini mengemukakan bahwa semua elemen seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) harus memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan UMKM khususnya terkait kualitas sumber daya yang dimiliki, akses pasar dan juga permodalan.
“Kami mengapresiasi Bank Indonesia terkait program pemberdayaan UMKM melalui kluster-kluster yang mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sumber daya alam. Namun hal ini agar tidak dilakukan parsial, BUMN dan BUMS agar lebih aktif juga dalam pemberdayaan UMKM khususnya terkait pemerataannya” lanjut anggota Badan Legislasi dan Komisi XI DPR RI ini.
Dalam hal ini juga, sambung pria yang akrab disapa Bang Jun ini, Fraksi PKS DPR RI telah menginisiasi Rancangan Undang Undang (RUU) Kerwirausahaan Nasional yang diharapkan RUU ini dapat menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam membangun perekonomian nasional.
"Fraksi PKS terus berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan UMKM, adapun pengembangan kewirausahaan merupakan aspek yang penting dalam rangka pemberdayaan UMKM. Untuk itu RUU Kewirausahaan Nasional menjadi penting dalam rangka mencetak wirausaha baru sekaligus menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan daerah.”
Berbagai upaya pemberdayaan UMKM semestinya dapat dilakukan secara simultan, oleh karena itu, menurut Junaidi “Kita perlu mewujudkan tindakan yang nyata untuk memberdayakan UMKM ini, namun tindakan ini perlu sinergitas tidak bisa berjalan secara parsial." pungkas alumnus Institut Pertanian Bogor ini..
(Red/Rls)
“Ditengah lesunya ekonomi dunia, pemberdayaan UMKM dapat menjadi alternatif untuk menggairahkan ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah agar tidak hanya fokus pada kebijakan dan program saja, melainkan fokus juga pada perbaikan implementasi pemberdayaan UMKM dilapangan” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Pada Sosialisasi Peran Bank Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM, Lampung Utara (10/08/2017) legislator dari daerah pemilihan Lampung II ini mengemukakan bahwa semua elemen seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) harus memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan UMKM khususnya terkait kualitas sumber daya yang dimiliki, akses pasar dan juga permodalan.
“Kami mengapresiasi Bank Indonesia terkait program pemberdayaan UMKM melalui kluster-kluster yang mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sumber daya alam. Namun hal ini agar tidak dilakukan parsial, BUMN dan BUMS agar lebih aktif juga dalam pemberdayaan UMKM khususnya terkait pemerataannya” lanjut anggota Badan Legislasi dan Komisi XI DPR RI ini.
Dalam hal ini juga, sambung pria yang akrab disapa Bang Jun ini, Fraksi PKS DPR RI telah menginisiasi Rancangan Undang Undang (RUU) Kerwirausahaan Nasional yang diharapkan RUU ini dapat menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam membangun perekonomian nasional.
"Fraksi PKS terus berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan UMKM, adapun pengembangan kewirausahaan merupakan aspek yang penting dalam rangka pemberdayaan UMKM. Untuk itu RUU Kewirausahaan Nasional menjadi penting dalam rangka mencetak wirausaha baru sekaligus menjawab persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan daerah.”
Berbagai upaya pemberdayaan UMKM semestinya dapat dilakukan secara simultan, oleh karena itu, menurut Junaidi “Kita perlu mewujudkan tindakan yang nyata untuk memberdayakan UMKM ini, namun tindakan ini perlu sinergitas tidak bisa berjalan secara parsial." pungkas alumnus Institut Pertanian Bogor ini..
(Red/Rls)