Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana menilai proyek pembangunan kawasan permukiman Meikarta di Kabupaten Bekasi milik Lippo Group belum memiliki kejelasan terkait perizinan maupun analisa dampaknya terhadap masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan politisi dari PKS ini,jadi, wajar apabila Pemprov dan DPRD Provinsi Jawa Barat menilai megaproyek tersebut ilegal dan harus segera dihentikan, kata Haris kepadaw wartawan di Bandung, Jumat(11/8).
Menurutnya selama ini ada anggapan keberadaan proyek pembangunan permukiman tersebut akan menjadi titik kebangkitan ekonomi baru di Jawa Barat karena Meikarta akan menarik investor asing untuk masuk ke Jawa Barat dan menanamkan sahamnya.
Ditambahkannya akan tetapi, timbul berbagai pertanyaan terkait dampak dari megaproyek tersebut khususnya terhadap ekonomi Jawa Barat,tuturnya seraya mengatakan apakah proyek Meikarta tersebut akan berdampak positif terhadap masyarakat Jawa Barat. Dengan kata lain, siapa yang akan menikmati keuntungan dari keberadaan Meikarta nanti.
Lantas apakah masyarakat Jawa Barat yang akan menikmatinya atau malah pihak lain,kata legislator daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini juga menyoroti tenaga kerja yang terlibat di dalam proyek di Cikarang tersebut.
"Seberapa besar penyerapan tenaga kerja terhadap masyarakat sekitar atau Jawa Barat secara umum. Ini juga belum ada analisanya yang jelas hingga saat ini,hal lain yang tidak kalah penting ialah seberapa besar keberadaan Meikarta akan mendongkrak nilai pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Barat.
Kalau investasi masuk harus ada ukuran yang jelas dampak terhadap peningkatan PAD Jawa Barat. Hal ini juga belum ada kejelasan, kata alumni UPI dan SMA 10 Bandung ini. (Red)
