BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Ratusam massa dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melakukan unjuk rasa di depan gedung sate jalan Diponegoro,Kamis, (10/8/2017),
Mereka melakukan aksi tersebut terkait perijinan pembangunan Meikarta. Proyek terbaru dari kawasan Lippo Cikarang yang akan menjadi Kota Mandiri sendiri dengan beragam Hunian Apartmen dan Office tower, Mall,Hotel dan Infrastruktur lainnya dalam kawasan yang terintegrasi itu hingga kini disebut GMBI tidak mempunyai izin.
Dalam orasinya (10/8/2017), Abah Mansyur antara lain mengatakan Meikarta Lippo Cikarang Memiliki Masterplan lahan 500 Ha dan tahap pertama akan dikembangkan di lahan seluas 100 Ha itu merupakan milik kapitalis tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat. Didampingi sekitar 300 orang,.
Ketua Distrik GMBI Kota Bandung itu menilai, Pemerintah lebih memikirkan kapitalis daripada masyarakat nya. "Tanpa memiliki izin, kapitalis seenaknya membangun, meski tidak memiliki izin, pemerintah diam saja. Sementara kalau rakyat mencari makan dengan berdagang, satpol PP dengan segera mengusirnya, dimana keadilan ?, teriak Ketua GMBI Bandung itu.
Selain itu, pembangunan Meikarta dilaksanakan oleh pihak asing dan tenaga asing serta orang asing yang akan penghuninya. Masyarakat Jawa Barat hanya menonton, tidak dipedulikan, kata Abah.(Red)
Mereka melakukan aksi tersebut terkait perijinan pembangunan Meikarta. Proyek terbaru dari kawasan Lippo Cikarang yang akan menjadi Kota Mandiri sendiri dengan beragam Hunian Apartmen dan Office tower, Mall,Hotel dan Infrastruktur lainnya dalam kawasan yang terintegrasi itu hingga kini disebut GMBI tidak mempunyai izin.
Dalam orasinya (10/8/2017), Abah Mansyur antara lain mengatakan Meikarta Lippo Cikarang Memiliki Masterplan lahan 500 Ha dan tahap pertama akan dikembangkan di lahan seluas 100 Ha itu merupakan milik kapitalis tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat. Didampingi sekitar 300 orang,.
Ketua Distrik GMBI Kota Bandung itu menilai, Pemerintah lebih memikirkan kapitalis daripada masyarakat nya. "Tanpa memiliki izin, kapitalis seenaknya membangun, meski tidak memiliki izin, pemerintah diam saja. Sementara kalau rakyat mencari makan dengan berdagang, satpol PP dengan segera mengusirnya, dimana keadilan ?, teriak Ketua GMBI Bandung itu.
Selain itu, pembangunan Meikarta dilaksanakan oleh pihak asing dan tenaga asing serta orang asing yang akan penghuninya. Masyarakat Jawa Barat hanya menonton, tidak dipedulikan, kata Abah.(Red)