Peninjauan ini dilakukan dalam rangka aktivitas reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2016-2017 mulai dari 4 Agustus 2017 hingga 12 Agustus 2017.
Menurut Abdul Fikri, Wisata Pantai Pulau Cemara sejauh ini belum optimal untuk dikembangkan. Sebab, pengelolaannya masih diserahkan oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis).
“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum optimal mengembangkan wisata ini. Beberapa dinas setempat, seperti kelautan dan perikanan, sudah membantu, tapi sifatnya hanya temporer yaitu berupa bantuan dua buah kapal untuk menuju pulau menyusuri Hutan Mangrove,” jelas Anggota Fraksi PKS ini, Kamis (10/8).
Dirinya menambahkan Pantai Pulau Cemara bisa dikembangkan sebagai Wisata Berbasis Energi. Sebab, kawasan yang memiliki panjang 5 kilometer dan lebar 120 meter ini, terletak persis di pesisir utara Brebes, sehingga dapat untuk pengembangan energi berbasis sumber daya angin dan panas matahari (solar cell).
“Di sini, kalau malam, sangat gelap. Tidak ada aliran listrik. Padahal, keindahan sunset di sini luar biasa. Jadi, pengunjung tidak bisa berlama-lama menikmati karena khawatir terlalu gelap untuk pulang seberangi pulau,” jelas Abdul Fikri.
Jika ingin pariwisata di lokasi ini maju, maka prasyarat 3 A harus terpenuhi, yaitu Amenitas (kenyamanan), Aksesibilitas, dan Atraksi. Dari sisi Amenitas, menurut Abdul Fikri, pepohonan cemara harus lebih banyak ditumbuhkembangkan. Sebab, selain sebagai ciri khas, banyaknya pohon cemara ini, membuat suasana menjadi teduh karena cukup panasnya matahari.
“Dari sisi aksesibilitas, sarana dan prasarana masih jauh dari memadai. Tempat parkir masih sempit, jembatan penyeberangan masih terbuat dari bambu, dan masih cukup banyak terlihat sampah yang ditimbun ke dalam tanah. Padahal, sampah-sampah plastik sangat sulit dapat diurai. Jika dibakar, akan menimbulkan pencemaran udara,” paparnya.
Dari sisi atraksi, pulau ini, belum banyak menarik wisatawan karena kurangnya pertunjukan. Seperti, Festival Layang-Layang, pantai karnaval, dan sebagainya.
“Karena itu, semua dinas di kabupaten Brebes harus saling sinergi. Baik dari dinas pariwisata, energi, kelautan, hingga anggaran yang memadai untuk pengembangan pariwisata. Sejauh ini hanya sukarela dari masyarakat. Iuran pun terbatas dari pedagang setempat. Pengunjung tidak dikenakan biaya karena khawatir dipermasalahkan karena menarik iuran ilegal. Jadi, pemerintah harus berperan di sini,”
Jika pun harus melibatkan pihak swasta untuk pengelolaan, Abdul Fikri berharap, masyarakat setempat harus tetap diberdayakan melalui perubahan mindset untuk bersama mengelola. “Jangan sampai, masyarakat lokal hanya menjadi pengasong tapi tidak dilibatkan dalam tata kelola membangun pariwisata di daerahnya sendiri,” tegas Abdul Fikri.(Red/Rls)
