"Alhamdulillah penghargaan ini kembali menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik dalam memimpin Kota Bandung. Dalam kurun waktu 4 tahun Alhamdulillah kami terus bergerak ke arah yang semakin maju, kami kerja keras siang malam merubah dan terus berusaha mensejahterakan masyarakat Kota Bandung," Ujarnya seusai menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2017 sebagai Wali Kota Inovatif kategori Lingkungan Hidup di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Selain itu, Emil sapaan akrab M.Ridwan Kamil mengucapkan, segala kinerja positif kepala daerah patut diapresiasi, karena banyak prestasi yang kurang diberitakan kepada khalayak luas.
"Segala prestasi di Kota Bandung akan terus ditingkatkan dan kinerja kepala daerah itu patut di apresiasi yang terkadang orang tidak paham dan semoga media bisa menyebarkan segala kebaikan dan akan menjadi sebuah standar," ucapnya.
Menurut Emil, Tanpa penghargaanpun semua kepala daerah harus tetap memberikan yang terbaik. "Gagasan yang kita kerjakan pada dasarnya untuk memajukan daerah kita. Jadi, tanpa penghargaanpun kita akan terus bekerja dengan baik," pungkasnya.
Acara penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2017 mengundang 27 kepala daerah diantaranya 9 Wali Kota, 13 Bupati dan 5 Gubernur yang berhasil menyabet penghargaan dari beberapa kategori. Acara yang berlangsung sejak 2013 berhasil mengapresiasi kinerja kepala daerah yang berhasil membawa perubahan nyata bagi daerah yang dipimpinnya.
Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo mengatakan, kemajuan sebuah daerah tidak terlepas dari konsistensi seorang kepala daerah yang bekerja keras mengembangkan sebuah gagasan yang sudah direncanakan saat pencalonannya.
"Pembangunan wilayah, penataan wilayah dan kemajuan sebuah wilayah tidak terlepas dari tangan dan kerja keras kepala daerahnya. Konsistensi yang ditonjolkan membuat sebuah gagasan yang dimiliki semakin berkembang sehingga daerahnya terus dibenahi kekurangannya, semua itu sudah terencana semenjak kepala daerah tersebut mencalonkan," Ujarnya.
Tambahnya, Sesuai pasal 381 UU 23 tahun 2014 diamanatkan bahwa pemerintah pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun untuk bahan evaluasi.
"Kita mengacu pada pasal 381 UU 23 tahun 2014, pemerintah pusat menyediakan indeks kinerja kepala daerahnya. Sehingga kita bisa mengevaluasi kinerja setiap kepala daerah sebagai acuan untuk lebih baik kedepannya," tambahnya..(Red/Adk)
