Menyikapi hal tersebut Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tegas telah menyatakan bahwa demokrasi di dunia maya tidak boleh dibungkam namun para penguna media sosial harus beretika dan bertanggungjawab.
Sekretaris Kabinet (Setkab), Pramono Anung mengatakan di era digital ini arus informasi begitu cepat tersampaikan kepada masyarakat walaupun kegiatan dan kebijakan pemerintah berada di pusat.
Namun, Pramono menginginkan informasi yang cepat sampai kepada masyarakat diiringi dengan penyampaian yang benar dan jangan sampai info itu dipolitisir untuk keuntungan sepihak.
"Jangan sampai berita kebohongan dan fitnah diterima begitu saja masyarakat," ujar Pramono di Holiday Inn jalan Ir.Juanda kota Bandung, Selasa (22/8/2017).
Menurutnya, masyarakat sebagai objek dari komunikasi dari berbagai kebijakan pemerintah, perlu mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai apa yang menjadi putusan pemerintah.
Lebih lanjut dikatakannya,masyarakat jelas berhak untuk mendapatkan berita yang sebenarnya,tuturnya seraya menambahkan selain itu, Jokowi berpesan kepada menteri kabinet kerja untuk mengomunikasikan arahan presiden maupun program prioritas kementrian kepada media.
Ditambahkan Pram sapan akrab pria berkacamata ini,kebebasan bermedia sosial yang dapat dilakukan masyarakat dengan pemahaman yang diterimanya. Kementrian harus dengan arif menyikapi penilaian dari masyarakat."Gak baik juga yang melakukan hate speech di proses hukum, ada kalanya dilakukan edukasi juga," pungkas mantan Ketua Fraksi PDI di DPR RI ini.(Red)
