BOGOR,LENTERAJABAR.COM-Tahun 2018, warga Kota Bogor akan menghadapi pesta demokrasi. Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengingatkan kembali pentingnya netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ade menekankan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menghadapi Pilkada 2018 mendatang. Jangan sampai ada PNS yang bermain politik. PNS harus tetap fokus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Minimal tiga hal yang harus diwujudkan dari PNS yakni memberikan pelayanan yang baik dan adil, muncul kemandirian di masyarakat serta melakukan pembangunan dan bisa dirasakan masyarakat,” kata Ade dalam Briefing Staff yang digelar Selasa (12/9/2017) di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, seperti dirilis laman resmi Pemprov Jabar.
Briefing staff diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (Dirut BUMD), Kepala Bagian dan Camat se-Kota Bogor. Dalam kesempatan itu Ade juga mengingatkan serapan anggaran yang masih rendah.
Ade menekankan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menghadapi Pilkada 2018 mendatang. Jangan sampai ada PNS yang bermain politik. PNS harus tetap fokus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Minimal tiga hal yang harus diwujudkan dari PNS yakni memberikan pelayanan yang baik dan adil, muncul kemandirian di masyarakat serta melakukan pembangunan dan bisa dirasakan masyarakat,” kata Ade dalam Briefing Staff yang digelar Selasa (12/9/2017) di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, seperti dirilis laman resmi Pemprov Jabar.
Briefing staff diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (Dirut BUMD), Kepala Bagian dan Camat se-Kota Bogor. Dalam kesempatan itu Ade juga mengingatkan serapan anggaran yang masih rendah.
Menurutnya hal ini tentu harus menjadi perhatian serius dari seluruh kepala OPD yang belum seluruhnya menyerahkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). “Per Agustus ini serapan anggaran baru 38,60 persen atau baru sekitar Rp 481 Miliar,” ujarnya.
Ade meminta, agar pada Oktober mendatang ada kepastian serapan anggaran yang terlihat dan harus terserap secara maksimal. “Mudah-mudahan di Oktober ada kenaikan serapan anggaran dari seluruh OPD yang saat ini belum melaporkan sepenuhnya, sehingga silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tidak membengkak,” tegasnya.(Red/Hms)
Ade meminta, agar pada Oktober mendatang ada kepastian serapan anggaran yang terlihat dan harus terserap secara maksimal. “Mudah-mudahan di Oktober ada kenaikan serapan anggaran dari seluruh OPD yang saat ini belum melaporkan sepenuhnya, sehingga silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tidak membengkak,” tegasnya.(Red/Hms)
