BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - DPRD Jawa Barat terus mendorong
perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan tingkat SMK dan SMA di Jawa Barat.
Terlebih saat ini pengelolaan SMA dan SMK diambilalih Pemerintah Provinsi Jawa
Barat.
Salah satunya yaitu penambahan anggaran pendidikan dan pembenahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"DPRD Jabar sudah dorong penganggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat tahun ini. Setiap SMA dan SMK negeri di Jawa Barat sudah mendapat suplai anggaran yang tinggi," kata Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana kepada wartawan di Bandung, Rabu (13/9/2017).
Haris memuji kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dapat meningkatkan penganggaran untuk pendidikan. Padahal di saat yang bersamaan harus juga mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk Pilgub Jawa Barat 2018.
"Tahun pertama ini masih penyesuaian. Kami pantau memang tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya alih kelola ini, kalau ada pun sedikit dan bisa diperbaiki. Karena anggaran yang diberikan untuk sekolah, jumlahnya tetap, bahkan lebih tinggi," katanya.
Haris mengatakan, DPRD Jabar juga segera menyelesaikan sejumlah proses pengadaan lahan sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana sehingga memenuhi standard, sampai pengadaan ruang kelas baru. Sebab, katanya, terutama di perkotaan, ruang kelas baru sangat dibutuhkan.
Di Jawa Barat terdapat 751 SMA dan SMK negeri dan sebanyak 4.000-an SMA dan SMK swasta. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengelola SLB. Namun kini, mengelola juga SMA dan SMK negeri, dengan sekitar 31.000 tenaga pendidikan.
Sebelumnnya, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pun menyatakan Jawa Barat masih membutuhkan 5.000 ruang kelas baru untuk tingkat SMA dan SMK. Penganggaran pembangunan ruang kelas baru ini pun bertujuan menampung para lulusan SMP sehibgga taraf pendidikan kian meningkat.
Di tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menganggarkan Rp 600 miliar untuk dana pendidikan di Jawa Barat, termasuk untuk dana penyerta BOS dari pusat. Namun pada 2017, anggaran untuk pendidikan meroket jadi Rp 1,6 triliun.
Sekitar Rp 500 miliar di antaranya untuk membayar honor tenaga pendidikan non-PNS atau tenaga honorer. Karenanya, banyak guru honorer di Jawa Barat yang kini malah memiliki gaji atau tunjangan berkali-kali lipat dari biasanya. Hal ini tentunya akan mendorong kinerja para guru.
Guru honorer di kawasan selatan dan timur Jawa Barat, biasanya menerima Rp 200.000-400.000 perbulan, kini menerima Rp 2 juta per bulan. Peningkatan honor ini untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Jawa Barat.
Peningkatan penganggaran oleh Pemprov Jabar ini pun berdampak pada peningkatan dana penyerta BOS yang biasanya antara Rp 300.000-500.000 per orang, menjadi Rp 500.000-700.000 per orang.
Salah satunya yaitu penambahan anggaran pendidikan dan pembenahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"DPRD Jabar sudah dorong penganggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat tahun ini. Setiap SMA dan SMK negeri di Jawa Barat sudah mendapat suplai anggaran yang tinggi," kata Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana kepada wartawan di Bandung, Rabu (13/9/2017).
Haris memuji kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dapat meningkatkan penganggaran untuk pendidikan. Padahal di saat yang bersamaan harus juga mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk Pilgub Jawa Barat 2018.
"Tahun pertama ini masih penyesuaian. Kami pantau memang tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya alih kelola ini, kalau ada pun sedikit dan bisa diperbaiki. Karena anggaran yang diberikan untuk sekolah, jumlahnya tetap, bahkan lebih tinggi," katanya.
Haris mengatakan, DPRD Jabar juga segera menyelesaikan sejumlah proses pengadaan lahan sekolah, revitalisasi sarana dan prasarana sehingga memenuhi standard, sampai pengadaan ruang kelas baru. Sebab, katanya, terutama di perkotaan, ruang kelas baru sangat dibutuhkan.
Di Jawa Barat terdapat 751 SMA dan SMK negeri dan sebanyak 4.000-an SMA dan SMK swasta. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengelola SLB. Namun kini, mengelola juga SMA dan SMK negeri, dengan sekitar 31.000 tenaga pendidikan.
Sebelumnnya, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pun menyatakan Jawa Barat masih membutuhkan 5.000 ruang kelas baru untuk tingkat SMA dan SMK. Penganggaran pembangunan ruang kelas baru ini pun bertujuan menampung para lulusan SMP sehibgga taraf pendidikan kian meningkat.
Di tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menganggarkan Rp 600 miliar untuk dana pendidikan di Jawa Barat, termasuk untuk dana penyerta BOS dari pusat. Namun pada 2017, anggaran untuk pendidikan meroket jadi Rp 1,6 triliun.
Sekitar Rp 500 miliar di antaranya untuk membayar honor tenaga pendidikan non-PNS atau tenaga honorer. Karenanya, banyak guru honorer di Jawa Barat yang kini malah memiliki gaji atau tunjangan berkali-kali lipat dari biasanya. Hal ini tentunya akan mendorong kinerja para guru.
Guru honorer di kawasan selatan dan timur Jawa Barat, biasanya menerima Rp 200.000-400.000 perbulan, kini menerima Rp 2 juta per bulan. Peningkatan honor ini untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Jawa Barat.
Peningkatan penganggaran oleh Pemprov Jabar ini pun berdampak pada peningkatan dana penyerta BOS yang biasanya antara Rp 300.000-500.000 per orang, menjadi Rp 500.000-700.000 per orang.
(Red)
