Menurut Syahrir, dalam beberapa kali Komisi I melakukan kunjungan kerja ke kabupaten/kota memang ditemukan adanya kekurang singkronan data yang dimiliki oleh Disdukcapil Kab/kota dengan BPS Kab/kota. Hal ini tentunya, akan berdampak dalam penetapan junlah pemilih dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilgub Jabar 2018.
Perbedaan jumlah kependudukan antara BPS dan Disdukcapil seharusnya tidak perlu terjadi, untuk itu, sudah selayaknya pihak Disdukcapil Kab/kota dan Jabar untuk segera memperbaiki datanya. Kalau tidak sudah dapat dipastikan, akan menimbulkan permasalahan saat Pencoblosan Pilkada/Pilgub 2018 mendatang, kata politisi dari Gerindra ini pada wartawan di I DPRD Jabar kemarin.
Dikatakan, mumpung masih cukup waktu, maka kita minta Disdukcapil Jabar secepatnya meningkatkan koordinasi ke semua Disdukcapil Kab/kota se Jabar agar jangan sampai ada warga yang tidak terakomudir, sehingga hak-hak sebagai warga Jawa Barat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dalam menggunakan hak untuk ikut Pilkada / Pilgub Jabar, gara-gara tidak terdata.
Lebih lanjut dikatakannya ada beberapa permasalahan dalam pendataan kependudukan, diantaranya: Pertama; Pihak Disdukcapil Kab/kota memiliki keterbatasan dalam SDM sehingga tidak dapat turun langsung ketengah-tengah masyarakat; Kedua : Warga juga enggan mendaftarkan diri / keluarganya ke kantor Dusdukcapil, terutama yang tinggal di pelosok-pelosok; Ketiga : adanya terbatasan sarana-prasarana alat perekam kependudukan.
Kendala-kendala seperti itu seharus dapat diatasi, untuk itu perlu kita dorong agar Disdukcapil Jabar dan Kabupaten/kota untuk mendata seluruh masyarakat Jabar. Karena kita ingin tidak ada satupun Warga Jabar yang tidak terdata. Untuk itu, Pembaharuan data kependudukan sangat penting, apalagi untuk pelaksanaan Pilkada/ Pilgub 2018 mendatang, ujarnya.
Adapun terkait, data pemilih berdasarkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) ada sebanyak 32,6 juta. Tapi data ini belum valid, masih perlu dilakukan rekapitulasi sebelum KPU mengeluarkan DPS dan DPT.
Ditambahkannya untuk suksesnya Pilkada serentak 2018 dan pilgub Jabar, pada prinsipnya Komisi I DPRD Jabar siap mendorong pihak Disdukcapil dalam mendata kependudukan. Untuk itu, apabila da permohonan peralatan perekaman, selagi memungkinankan untuk dibantu oleh APBD Jabar, tentunya kita dukung. Namun, kalau tidak kita minta pihak Disdukcapil jabar untuk turun ke daerah mendatangi Disdukcapil Kab/kota,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Bekasi ini.(Red)
