Kelima Kapolda itu adalah Kapolda Jawa Barat, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Riau, Kapolda Sulawesi Barat, dan Kapolda Lampung.
Dalam amanatnya, Tito meminta kepada pejabat yang dilantik agar menghindari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
“Tidak menerima korupsi, berupa apa saja, dari siapa pun juga, diduga atau patut diduga, untuk menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan pekerjaan,” kata Tito di Rupatama Mabes Polri.
Tito juga meminta kepada pejabat yang dilantik agar selalu amanah dalam mengemban tugas. Dia memerintahkan kepada enam kapolda agar mengedepankan kepentingan masyarakat. “Akan bekerja dengan jujur dan disiplin untuk kepentingan masyarakat dan negara,” kata Tito.
Dalam acara serah terima jabatan ini, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dimutasi jabatan menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Sementara Irjen Agung Budi Maryoto yang merupakan Kapolda Sumatera Selatan, mengambil alih posisi jabatan yang ditinggalkan Anton.
Kemudian Irjen Zulkarnaen yang sebelumnya Kapolda Riau, mengisi jabatan Kapolda Sumatera Selatan. Posisi Kapolda Riau digantikan oleh Brigjen Nandang yang awalnya Kapolda Sulawesi Barat.
Posisi Kapolda Sulawesi Barat sendiri diserahkan kepada Brigjen Baharudin Djafar yang sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri.
Terakhir, posisi Kapolda Lampung diserahkan kepada Irjen Suroso Hadi Siswoyo menggantikan Irjen Sudjarno.
Jabatan lama Suroso merupakan Pati Baintelkam Polri dengan penugasan pada BIN. Sementara Sudjarno kini dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.
Selain melantik enam kapolda baru, Tito juga mengangkat pangkat sebelas perwira tinggi lebih tinggi satu bintang. Antara lain Martuani Sormin yang menerima pangkat Irjen setelah menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.
Lalu Krishna Murti yang menerima pangkat Brigjen setelah dilantik menjadi Kepala Biro Misi Internasional Polri.(Red)
