Notification

×

Iklan

Iklan

Haris Bobihoe : Program Pendidikan Dan Kesehatan Harus Ditingkatkan

Senin, 02 Oktober 2017 | 11:54 WIB Last Updated 2017-10-03T04:55:30Z
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM-Terkait dengan APBD Tahun 2018 kita melihat ada peningkatan dari tahun lalu dan ada peningkatan disana-sini dari realisasi di lapangan, walaupun kita mendapat beberapa kali WTP yang ke-6 , kita harus jaga dan harus kita tingkatkan.

Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe kepada wartawan usai memimpin rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi Tentang APBD 2018 di Gedung DPRD Jabar Jl.Diponegoro Bandung, Senin (2/10/2017).

Menurut Haris bahwa Pandangan umum Fraksi-fraksi Tentang APBD 2018 adalah hal yang wajar , dan diharapkan adanya peningkatan yang akan datang.Ada beberapa hal yangbelum pas dalam penempatan program itu. Itulah yang harus kita survey dan harus kita koreksi,ujarnya.

Lebih lanjut diakatakan politisi Gerindra ini  kalaupun penempatan itu sudah bagus, ada beberapa hal yang kita kritisi yaitu belum pas, artinya belum maksimal dilapangan yaitu di sektor pendidikan dan kesehatan , kalau infrastruktur menurut saya sudah cukup bagus ujar Haris Bobihoe.

Untuk tahun ini dan tahun depan penekanan bobotnya tetap pada instrastuktur dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan di daerah terutama Pembangunan Infrastuktur yang menunjang terhadap proyek besar seperti Pembangunan BIJB Kertajati, juga hal-hal yang kita bangun infrastuktur untuk meningkatkan ekonomi dan menekan biaya transportasi ,hal ini sangat membantu bagi para petani, nelayan, pedagang .

APBD Tahun 2018 rencana 333 Trilyun, untuk sektor pendidikan 20% dan Pendidikan sebesar 10% Terkait janji-janji Gubernur yang belum terpenuhi yaitu bidang rutilahu sebanyak 1000 yang tersebar di seluruh Jawa Barat, seharusnya ini terpenuhi tahun 2017 selesai, mudah-mudahan sebelum jabatan Gubernur selesai program rutilahu sudah selesai ujarnya.

Belum terpenuhinya target program Rutilahu sebanyak 1000 dikarenakan anggaran terserap luar biasa untuk PON, selama 3 Tahun anggaran untuk kebutuhan PON sebanyak 3 Trilyun lebih , kita bagi dalam 3 tahun anggaran, jadi program-program yang harusnya dijalankan tidak terlealisasi dan pengam,bilan alih SMAA oleh Provinsi sesuai UU itu juga menyedot anggaran yang cukup besar hampir 7 trilyun untuk guru dan hononer yang ada di sekolah-sekolah SLTA pungkas,wakil rakyat daerah pemilihan Kota Bekasi-Depok ini.(Red)
×
Berita Terbaru Update