"Pemprov Jabar sudah membangun 60 ribu rutilahu, harusnya 70 sampai 80 ribu rutilahu ya. Ini karena tertahan Undang-Undang 23/2014, dua tahun lalu," ungkap Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, usai meninjau pembangunan rutilahu di Rancabuaya, Kabupaten Garut, Kamis (5/10)
Tahun depan, lanjut dia, diharapkan Pemprov Jabar bisa membangun rutilahu sebanyak 20ribu unit. Sedangkan pemerintah pusat rencananya akan membangun 10ribu unit.
Dijelaskan, pembangunan rutilahu warga kurang mampu ini sebetulnya tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah. Namun dibantu juga oleh masyarakat sekitar warga penerima manfaat secara swadaya.
"Jadi pemerintah itu sifatnya hanya stimulan. Misalnya pemerintah memberikan 15juta, nah selebihnya dibantu secara swadaya oleh masyarakat," kata Demiz.
Selain menyalurkan dana stimulan, pemerintah juga membentuk fasilitator pengelola bantuan dana baik dari pemerintah maupun dana swadaya dari masyarakat. Fasilitator ini ditunjuk dari anggota masyarakat itu sendiri.
"Fasilitator juga berfungsi sebagai pengawas dan dia yang mengatur penggunaan dana bantuan. Jadi penerima bantuan ini tidak menerima uang tunai. Kalau dikasih uang tunai mah nanti dipake buat yang lain" ujar Deddy. (Red)
