Ketua HMI Cabang Bandung, Rifki Eka mengatakan, anggaran beasiswa Mahasiswa yang dianggarkan dalam APBD Jabar di Dinas Pendidikan, cukup besar, tapi dalam penyalurannya tidak transparan. Bahkan , hanya mahasiswa yang mempunyai hubungan kedekatan orang-orang Disdik dan Pemprov Jabar yang mendapatkannya.,tegasnya.
Kami juga menilai, penyaluran beasiswa mahasiswa tidak tepat sasaran, karena hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang berprestasi, seharusnya diperuntukan bagi mahasiswa dari kalangan kurang mampu. Untuk itu, kami minta DPRD Jabar untuk mengkaji ulang kebijakan anggaran beasiswa mahasiswa, ujar Rifki dalam orasinya di depan kantor DPRD Jabar, jalan Diponogoro No 27 kota Bandung kemarin..
Mahasiswa juga menuntut DPRD Jabar, agar diberikan ruang aplikasi intelektual yang bebas; tinjau kembali permberlakuan jam malam yang diberlakukan di beberapa kampus di Bandung. Serta menuntut untuk meninjaunkembali tenaga pendidikan disemua tingkatan agar tenaga pendidik linier dengan kompetensinya.
Perwakilan mahasiswa itu diterima anggota Komisi V DPRD Jabar KH. Habib Syarif Muhamad didampingi Kapolsek Bandung Wetan Kompol Hidayatullah, SH. Menanggapi aspirasi mahasiswa, KH.Habib Syarif Muhamad mengatakan, DPRD Jabar menyambut positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Dari beberapa aspirasi yang disampaikan tentunya ada keweangan pusat da nada provinsi.
Terkait tuntutan untuk mengawal revisi Undang-undang Pendidikan, terusterang kami sampai saat ini belum pernah mendapat informasi tentang akan direvisi UU Pendidikan dan kami juga tidak berwenang untuk menurunkan Menristek Dikti, karena itu kewenangan pusat.
Adapun terkait soal beasiswa mahasiswa, Habib mengakui bahwa DPRD Jabar bersama Pemprov dalam setiap penyusunan RAPBD menganggarkan anggaran untuk beasiswa mahasiswa. Besaran beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa SI sebesar Rp.8 juta; S2 : Rp.12 juta dan S3 : 24 juta,pungkas Habib politisi dari PPP daerah pemilihan Kota Bandung-Cimahi ini.(Red)
