Notification

×

Iklan

Iklan

Pemprov-Polda Jabar Lakukan Kerja Sama

Senin, 30 Oktober 2017 | 16:56 WIB Last Updated 2017-10-31T09:56:45Z

BANDUNG,LENTERAJABAR.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani Memorendum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat terkait tiga hal, yakni pengawasan dana desa, pencegahan narkoba ditingkat SMA/SMK, dan kerjasama penerimaan anggota polri yang unggul.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap, penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan bisa digunakan dengan baik. Oleh karenanya, pihaknya bekerjasama dengan Kapolda Jabar untuk melakukan langkah preventif dalam mengawal perencanaan hingga penggunaan dana desa.

"Kita ingin di desa itu terjadi pergerakan perekonomian, nah dana desa yang cukup besar itu kan ketika di daya gunakan dengan baik bergerak ekonomi di desa kan?, ketika bergerak, maka ekonomi nasional pun akan tumbuh, " kata dia saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/10/2017).

Terlebih, saat ini anggaran yang diterima setiap tahunnya oleh setiap desa di Jabar sangat besar yang berasal dari tiga sumber anggaran. Yakni, dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten/kota, dana bantuan infrastruktur dan kinerja dari Pemprov Jabar, juga dari anggaran membangun Indonesia dari pinggiran yang berasal dari APBN.

Selama ini, katanya, 5.312 pemerintah desa di Jawa Barat mendapat dana desa sebesar Rp 4,5 triliun, naik dari yang tahun lalu hanya Rp 3,5 triliun. Dengan demikian, setiap desa mendapat sekitar Rp 800 juta. Pemprov Jabar sendiri memberikan Rp 165 juta untuk setiap desanya.

Kemudian, di dalam MoU tersebut juga tercantum perjanjian terkait pencegahan dan edukasi terkait bahaya narkoba yang nantinya akan dimasukan dalam kurikulum sekolah ditingkat SMA/SMK di Jabar.

"Berikutnya narkoba, kita ingin narkoba ini hilang, caranya adalah pertama, kita harus mampu menghentikan masuknya narkoba ke Jabar atau indonesia," katanya.

Selanjutnya yang kedua adalah dengan membangun generasi handal, generasi yang anti narkoba, yang memiliki pemehaman agama yang baik, pendidikannya yang baik, sert daya tahannya yang kuat.

"Kita dengan membina generasi muda, khususnya tingkat SMA/SMK, nanti masuk ke kurikulum, kita akan lahirkan generasi anti narkoba, sehingga naroba akan lenyap dengan sendirinya," ungkapnya.

Terakhir adalah kerjasama terkait upaya pembinaan sejak dini calon anggota kapolri semenjak anak usia Sekolah, yakni yang duduk di bangku kelas 12 SMA. Sehingga pada saatnya, dengan pelatihan dan pembinaan tersebut akan menjadikan penerimaan anggota Kapolri yang berdasarkan pada kualitas, bukan hanya karena kedaerahannya saja.

"Oleh karena itu, kita kerjasama dengan Kapolda Jabar, untuk menangani, melatih, membimbing bersama-sama calon-calon yang akan direkrut tersebut, secara pendidikan mereka cocok, dengan masyarakat dekat, bahkan pemahaman agamanya bagus, saat yang sama fisiknya juga terlatih, sehingga pas rekrutmennya juga mudah,"katanya.

Ditemui ditempat yang sama, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi M berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena mau bergandengan untuk bersama-sama menangani tiga hal yang dikerjasamakan tersebut.

"Dana desa kadang-kadang belum terserap, tidak terserap, atau terjadi penyimpangan, maka kepolisian melaksanakan MoU dengan pemprov, kemudian nanti dijabarkan ditingkat pelaksana, dari aspek preventif ya bukan penegakan hukum,"katanya.

Untuk kerjasama dalam pencegahan pun pihaknya mendukung secara penuh langkah Pemprov Jabar. Bahkan ia menyebut, langkah tersebut merupakan langkah strategis ditengah maraknya perambahan peredaran narkoba hingga ke bangku sekolahan.

"Jadi saya sangat berterimakasih terhadap gubernur, ini suatu hal yang strategis tentang bahaya penyalahgunaan narkoba masuk dalam kurikulum ditingkat SMA, ini sangat penting, sehingga generasi kedepan akan bebas dari bahaya narkoba," katanya.

Sementara itu, terkait sistem baru yang akan diterapkan pada rekruitmen anggota kapolri. Pihaknya memastikan melalui Biro ESDM, akan masuk ke sekolah-sekolah untuk merekrut, dan menyeleksi anak yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai calon anggota Kapolri.

"Jadi kita proaktif ke SMA-SMA, ke pesantren-pesantren, sesuai tingkatannya, kita akan rekrut, kita latih, sehingga nanti saat rekrutmen polri, insyaallah yang sudah direkrut itu akan lulus. Jadi ga ada KKN lagi, karena memang mereka punya kompetensi, punya keterampilan, dan memang unggul, sehingga nanti menjadi polisi yang dipercaya masyarakat," pungkasnya. (Red/Hms)

.
×
Berita Terbaru Update