Kepala Staf TNI AD (Kasad), Jendral TNI Mulyono mengatakan,"Pengalaman saya ketika di Sumatera Barat, pelaksanaan penanggulangan bencana bergerak sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi. Karena itu, diupayakan adanya sinergi baik pengerahan tenaga pertolongan, sarana dan prasarana," papar jendral bintang empat ini pada Seminar Nasional Studi Wilayah Pertahanan Pasis Dikreg LV Seksoad TA 2017, dengan tema "Membangun Sinergi TNI AD dengan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Daerah" di Gedung Merdeka, Jln. Asia-Afrika, Kota Bandung, Selasa (24/10/2017).
Lebih lanjut dikataknnya dalam Undang-undang bencana alam hanya membahas tentang organisasi sipil dan tidak menyebutkan TNI, sehingga dari segi sarana dan prasarana masih belum dapat mendukung dengan baik. Namun, peran dari instansi pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat dilakukan dengan bersinergi dengan berbagai lini termasuk TNI.
TNI memiliki struktur sampai level bawah dengan berbagai perlengkapan dalam mengatasi bencana alam termasuk transportasi. Namun tidak dirancang secara spesifik kekuatan TNI untuk mendukung penanggulangan bencana alam, namun mendukung tugas pokok di kewilayahan. Dimana tidak dapat bekerja sendiri tapi bersinergi dengan instansi lainnya.
Menurutnya dalam Undang-undang bencana alam memang tidak menyebutkan tentang TNI, tapi kita tidak masa bodo dan diam saja. Karena bencana alam urusannya dengan kemanusiaan, sehingga tidak mengenal lini dan batas apapun yang siapapun dapat turun membantu," katanya.
Kasad menuturkan, Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam. Perlu ada perbaikan agar penanggulangan yang diupayakan lebih baik.
"Kita sudah terjun dan turun ke lapangan untuk membantu bencana yang terjadi. Tapi dari berbagai kejadian tersebut dapat menjadi referensi sehingga kedepan peran angkatan darat untuk bersinergi dengan komponen lain akan lebih baik," pungkas mantan Pangdam III Siliwangi ini.(Red)
