Ia
prihatin dengan kejadian tersebut yang merupakan cermin dari pendidikan di
negara ini, menghasilkan perilaku kriminal. “Jangan-jangan mereka tidak sadar
bahwa budaya tersebut tidak terpuji dan bukan karakter siswa yang kita
inginkan,” sesalnya.
Menurut
Fikri, pendidikan karakter yang gencar digalakkan selama ini belum diiringi
dengan diskusi mengenai konten program pendidikan karakter, termasuk dalam hal
tujuan atau target karakter siswa yang ingin diwujudkan.
Anggota
legislatif yang juga pernah menjadi guru ini menyayangkan kejadian seperti
tersebut di atas justru ditanggapi
dengan menjadikan guru sebagai kambing hitam oleh sebagian pihak. Padahal,
problem kolektif guru selama ini baik dalam hal mutu maupun kesejahteraan
seperti tak pernah serius diselesaikan, baik oleh pemerintah, sekolah, maupun
masyarakat. “Guru itu elemen vital bagi pendidikan, bahkan ada yang menyebut
guru itu, ya kurikulum yang sesungguhnya,” ujar Fikri.
Fikri
berpendapat, kasus “gladiator” tersebut di atas hendaknya segera diselesaikan
secara menyeluruh sesuai hukum dan perundangan yang ada. “Tidak hanya KUHP
saja, tetapi ada UU Sisdiknas, UU tentang perlindungan anak, dan sebagainya,”
tambah anggota yang terpilih dari Dapil Jawa Tengah IX itu.
Selain
itu, Fikri juga berharap agar kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah, dalam
hal ini Kemendikbud juga semua elemen untuk berembuk secara serius mengenai
Rencana Induk (grand design) beserta peta jalan (roadmap) Pendidikan Indonesia
dengan segala kelengkapannya, termasuk model pendidikan karakter yang
dibutuhkan.(Red/Rls)
