SURABAYA,LENTERAJABAR.COM-Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mempersiapkan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri,.
Hal tersebut dilakukan untuk mengisi kepentingan-kepentingan dalam konteks meraih kewenangan, data, pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah dan indikator yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi urusan pemerintahan komunikasi, informatika, statistika dan persandian.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah SUPD I Kemendagri, Drs. Nyoto Suwignyo mengharapkan, dengan adanya Permen tersebut berbagai kinerja bisa menjadi satu paket yang utuh, sehingga jika waktunya sudah berjalan di daerah, akan lebih baik dan menyatu.
"Sambil menunggu kesiapan Kominfo dan Statistik, apa sih yang perlu disiapkan dan ini kan baru satu tahun, nanti secara bertahap kita atur NSPK dari pusat," ucap Nyoto, di sela-sela acara, Bidang Statistika, di Hotel Rich Palace, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11).
Menurut Nyoto, dengan adanya NSPK akan diketahui siapa yang akan bertugas mengelolanya, sehingga dengan demikian jika sudah terbangun dengan baik secara sistem, maka akan lebih jelas siapa yang akan menjadi petugas di daerah.
"Sekarang kita mendidik mereka dari setiap daerah dengan pekerjaan yang barunya itu, seperti apa kelola di daerah, dan kendala di daerah tidak tahu tugasnya karena ini masalah baru sehingga perlu kita komunikasi dengan pusat," tuturnya. (Red)
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah SUPD I Kemendagri, Drs. Nyoto Suwignyo mengharapkan, dengan adanya Permen tersebut berbagai kinerja bisa menjadi satu paket yang utuh, sehingga jika waktunya sudah berjalan di daerah, akan lebih baik dan menyatu.
"Sambil menunggu kesiapan Kominfo dan Statistik, apa sih yang perlu disiapkan dan ini kan baru satu tahun, nanti secara bertahap kita atur NSPK dari pusat," ucap Nyoto, di sela-sela acara, Bidang Statistika, di Hotel Rich Palace, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11).
Menurut Nyoto, dengan adanya NSPK akan diketahui siapa yang akan bertugas mengelolanya, sehingga dengan demikian jika sudah terbangun dengan baik secara sistem, maka akan lebih jelas siapa yang akan menjadi petugas di daerah.
"Sekarang kita mendidik mereka dari setiap daerah dengan pekerjaan yang barunya itu, seperti apa kelola di daerah, dan kendala di daerah tidak tahu tugasnya karena ini masalah baru sehingga perlu kita komunikasi dengan pusat," tuturnya. (Red)